Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Indonesia perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan.
Menurutnya, penerimaan negara yang meningkat harus berasal dari aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar optimalisasi penarikan pajak terhadap wajib pajak yang sudah ada.
“Target penerimaan negara boleh saja tercapai, tetapi yang lebih penting adalah sumber pertumbuhannya harus berasal dari pusat-pusat ekonomi baru, bukan hanya percepatan pembayaran atau optimalisasi terhadap basis pajak yang sudah ada,” kata Kamrussamad dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
Kamrussamad menjelaskan, sepanjang semester pertama 2026, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dari sisi eksternal, Indonesia masih terdampak kenaikan harga energi dunia, terutama minyak mentah, sementara kebutuhan dalam negeri masih sangat bergantung pada impor.
Ia menyebut konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal masih cukup besar.
Di sisi fiskal, Kamrussamad juga menyoroti kualitas belanja negara yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Ia menegaskan APBN harus benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu turut mengingatkan agar kebocoran anggaran akibat praktik korupsi dapat ditekan. Menurutnya, berbagai kasus penyalahgunaan anggaran harus menjadi pelajaran agar tata kelola belanja pemerintah semakin baik.
Selain itu, Kamrussamad menilai pembiayaan APBN saat ini masih terbebani oleh pembayaran utang yang cukup besar sehingga ruang fiskal untuk investasi produktif menjadi terbatas. Karena itu, pemerintah perlu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil.
Ia mengatakan, hingga saat ini kawasan yang mulai menunjukkan perkembangan signifikan baru terdapat di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah melalui industri pengolahan berbasis hilirisasi.
Sementara itu, sebagian besar kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di daerah dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan nasional.
Karena itu, DPR mendorong pemerintah memaksimalkan pengembangan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta puluhan kawasan industri yang telah dibangun di berbagai daerah.
“Kita ingin kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri benar-benar menjadi motor investasi, memperkuat industri manufaktur, membuka lapangan kerja formal, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto,” kata Kamrussamad.
Ia menambahkan, penguatan sektor manufaktur menjadi penting mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional saat ini masih berada di kisaran 19,7 persen dan dinilai masih dapat terus ditingkatkan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Kamis, 09/07/2026 14:39 WIB
