Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia untuk membuat program patungan pembelian kapal selam.
Program, ini diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustadz Abdul Somad. Menanggapi rencana, itu Hidayat juga meminta Pemerintah agar bijak merespons dengan merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaharuan Alutsista.
Inisiatif pembelian kapal selam tersebut, kata Hidayat sebagai respon konstruktif dari peristiwa tragis tenggelamnya KRI Nanggala 402, dan gugurnya 53 personil-personil terbaik Angkatan Laut.
“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, dimana umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia, di awal kemerdekaan, untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia. Inisiatif, ini semestinya juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah, agar lebih bijak dalam pembuatan anggaran, jangan sampai hal-hal yang sangat urgent seperti soal alutsista tidak diprioritaskan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
HNW sapaan akrabnya mengatakan ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi Bangsa dan Negara.
Sehingga dengan terjadinya gerakan patungan dari Masyarakat tersebut mestinya Pemerintah segera lakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat Rakyat, Bangsa dan Negara.
Ia mencontohkan anggaran pembangunan ibukota negara yang memakan dana APBN hingga Rp 89 triliun. Padahal dengan masih berlangsungnya covid-19 beserta dampaknya, juga terbatasnya APBN yang masih mengandalkan hutang LN, perpindahan ibukota tidak urgen untuk saat ini. Atau suntikan Rp 20 triliun untuk BPUI dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.
“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan Covid-19 beserta dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbaharui alutsista, seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam. Daripada menyuntikan Rp 20 Triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri, dan Rp 89 Triliun untuk proyek IKN, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam, yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp 1,5 Triliun,” jelasnya.
HNW menuturkan, rakyat yang sedang susah saja mau merealokasi anggaran mereka yang sedikit itu untuk membantu Negara. Mestinya Negara dengan APBN yang ada juga bisa merealokasi anggarannya.
Kalau separuh saja dana APBN untuk proyek IKN sebesar Rp 89 Triliun dan suntikan APBN untuk Jiwasraya sebesar Rp 20 Triliun yang direalokasi untuk peremajaan Alutsista, maka Indonesia bisa membeli sejumlah kapal selam, ditambah dengan kapal perang atau kapal patroli laut lainnya untuk mengamankan teritori kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia yang sudah diinformasikan kerap dibobol oleh kapal selam atau kapal perang asing. Maupun untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing.
“Itu jelas lebih urgent, lebih bermanfaat, dan bisa menyelamatkan marwah Negara. Dan agar dengan demikian Negara dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau Rakyat yang anggarannya sangat terbatas saja mau patungan dan dengan itu merealokasi anggaran belanja mereka yang cuma sedikit, maka harusnya Pemerintah juga bisa merealokasi APBNnya yang besar itu dari hal-hal yang tak urgent untuk direalokasi bagi program-program yang urgent sepeeti pembelian kapal selam dan alutsista lainnya,”pungkas HNW.
