Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: AFP)
Tel Aviv, Jurnas.com - Parlemen Israel dijadwalkan bubar dalam beberapa hari ke depan, hanya empat bulan sebelum pemilihan umum nasional. Di tengah situasi ini, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah berpacu dengan waktu untuk mengegolkan serangkaian rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai kontroversial.
Saat ini, terdapat tujuh agenda legislasi yang masuk dalam pembahasan Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 kursi. Masing-masing draf tersebut merupakan prioritas bagi satu atau beberapa partai yang tergabung dalam koalisi penguasa pimpinan Netanyahu.
Melalui tawar-menawar politik ini, Netanyahu berambisi untuk memperkokoh dukungan aliansinya, sehingga dia dapat memasuki kontestasi pemilu pada akhir Oktober nanti dengan posisi tawar yang kuat.
Manuver ini dilakukannya meskipun berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa dia berpotensi kesulitan untuk kembali mempertahankan kekuasaannya.
Sebagai pemimpin veteran yang telah berkuasa selama hampir dua dekade dalam beberapa periode jabatan, Netanyahu kini harus berhadapan dengan gelombang kemarahan publik.
Hal ini dipicu oleh rentetan kegagalan pemerintahannya, terutama insiden yang berujung pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang mengawali berkobarnya perang di Gaza.
"Sementara mereka sibuk dengan kelangsungan hidup koalisi mereka, kami berjuang untuk negara dan untuk kepentingan warga Israel," tulis pemimpin oposisi Yair Lapid di platform X dikutip dari Arab News pada Jumat (10/7).
Salah satu beleid yang paling banyak menyita perhatian dan kontroversi ialah aturan pengecualian wajib militer bagi siswa yang mendalami studi agama. Regulasi ini merupakan tuntutan lama dari kelompok partai ultra-Ortodoks.
Sebelumnya, kelompok ini kerap mengancam akan meruntuhkan koalisi pemerintahan jika para pemilih mereka tidak mendapatkan kelonggaran tersebut.
"Negara Israel akan mengakui individu-individu yang berkomitmen pada studi Taurat jangka panjang sebagai bentuk pengabdian yang bermakna demi kepentingan Negara dan orang-orang Yahudi," demikian bunyi RUU yang telah disetujui dalam pembacaan awal pada Juni itu.
Selama berbulan-bulan, RUU Hukum Dasar: Studi Taurat ini telah memicu aksi protes ribuan warga Israel yang turun ke jalan, serta memanaskan perdebatan di berbagai program bincang-bincang politik di televisi.
"Pemerintah mengeksploitasi hari-hari terakhir masa sidang Knesset untuk mengesahkan undang-undang yang menentang angkatan darat," tulis Gadi Eisenkot, mantan kepala militer yang kini menjadi pesaing utama Netanyahu pada pemilu mendatang, di platform X.
Eisenkot meyakini bahwa hanya partai bentukannya, partai Yashar, yang memiliki kapabilitas untuk menyusun kerangka pemerintahan selanjutnya.
