Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan Rumah Sakit (RS) Rujukan yang tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 di beberapa daerah, khususnya Jabodetabek.
Memang, Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian kasus. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan kasus positif harian tertinggi selama Pandemi yang mencapai 9.321 kasus pada Kamis (8/1/2021). Sehingga, total kasus menjadi 797.723 kasus dengan 23.520 diantaranya meninggal dunia.
Akibatnya, ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di RS-RS Rujukan Jabodetabek terisi 100 persen. Pada akhirnya, banyak pasien Covid-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk beberapa hari. Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS Rujukan yang sudah penuh.
Syarief Hasan menilai, masalah ini harus diselesaikan dari hulu masalahnya. “Masalah pelayanan RS Rujukan ini muncul ketika Pemerintah tidak mampu menekan penyebaran Pandemi Covid-19 sehingga RS Rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah harus mengambil langkah tegas memutus penyebaran Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap infrastruktur RS-RS Rujukan di Indonesia.
“RS-RS Rujukan inilah yang menjadi pusat penanganan Covid-10 sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitasnya seperti tempat tidur ICU dan menjadi catatan juga bahwa terbatasnya infrastruktur RS ini menyebabkan para tenaga medis mengalami stress dan kondisi yang sangat terganggu phisik dan mentalnya”, ungkap Syarief.
Ia juga mendorong Pemerintah untuk memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar. “Fasilitas isolasi mandiri untuk pasien bergejala ringan dapat mengurangi beban RS-RS Rujukan sehingga fokus pada penanganan pasien Covid-19 dengan gejala berat.”, usul Syarief.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan data satu pintu untuk meminimalisir penumpukan pada RS Rujukan tertentu. “Salah satu masalah kita adalah data yang belum terintegrasi dengan baik sehingga ada RS Rujukan yang sudah penuh, namun selalu mendapat pasien rujukan sehingga menyebabkan penumpukan pasien. Akhirnya, pasien yang kasian.”, ungkap Syarief.
Syarief Hasan mengutarakan, Pandemi Covid-19 ini harusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk lebih tegas di awal kemunculan Covid-19. “Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pembatasan sosial dan penegakan protokoler kesehatan untuk memotong hulu masalah ini.”, ungkap Syarief Hasan.
Ia juga mendorong Pemerintah untuk segera melakukan finalisasi terkait vaksin Covid-19. “Pemerintah harus segera menyelesaikan uji klinis, uji kelayakan, dan uji kehalalan vaksin sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. Kita berharap, vaksinasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menanggulangi Covid-19.”, tutup Syarief Hasan.
