Bendera Uni Eropa berkibar di luar Komisi Eropa di Brussels, Belgia, 8 November 2023. REUTERS
Brussels, Jurnas.com - Para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas rencana penerapan larangan impor terhadap produk-produk dari permukiman Israel, setelah adanya desakan dari sejumlah negara anggota agar blok tersebut mengambil tindakan.
Dikutip dari AFP pada Minggu (12/7), sejumlah diplomat mengatakan bahwa perdebatan dalam pertemuan di Brussels pada Senin mendatang tidak diharapkan menghasilkan keputusan konkret, melainkan akan membantu mengukur apakah ada cukup dukungan untuk melangkah maju.
Beberapa negara Uni Eropa termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol telah memberlakukan pembatasan perdagangan mereka sendiri terhadap permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Di bawah tekanan agar Uni Eropa secara keseluruhan mengambil tindakan, pihak eksekutif blok tersebut pada pekan ini memaparkan sejumlah opsi untuk membatasi perdagangan dengan permukiman, termasuk opsi larangan.
Terdapat perbedaan pendapat di Brussels mengenai apakah langkah tersebut memerlukan dukungan dari seluruh 27 negara anggota atau hanya membutuhkan mayoritas tertimbang. Para diplomat menyebutkan bahwa negara-negara kunci, yaitu Jerman dan Italia, masih belum menentukan sikap mereka terkait langkah tersebut.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Lebih dari 500.000 pemukim Israel tinggal di wilayah tersebut, tidak termasuk Yerusalem Timur, di antara sekitar 3 juta warga Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam perluasan permukiman Israel yang tanpa henti di Tepi Barat. Dalam sebuah laporan yang dilihat oleh AFP bulan lalu, dia menyatakan bahwa permukiman tersebut berkontribusi pada krisis pemindahan penduduk terburuk di wilayah itu sejak 1967.
Sementara itu, Uni Eropa sudah lama terhambat oleh perpecahan mengenai pendekatannya terhadap Israel. Beberapa anggota dengan gigih mendukung negara tersebut dan anggota lainnya mendukung Palestina.
Parlemen Irlandia baru-baru ini meloloskan rancangan undang-undang yang melarang impor produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Legislasi tersebut melarang impor barang dari permukiman Israel tertentu, yang berlokasi di luar perbatasan Israel yang diakui secara internasional, mencakup seluruh barang perumahan, pertanian, dan komersial.
Pemerintah koalisi kanan-tengah menyatakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada opini penasihat tahun 2024 dari Mahkamah Internasional, yang memutuskan bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza adalah ilegal menurut hukum internasional.
