Wakil Ketua MPR Mahyudin
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebut banyaknya wakil rakyat, kepala daerah, dan Ketua Partai Politik (parpol) ditangkap oleh KPK merupakan akibat politik berbiaya tinggi. Meski demikian ditegaskan, biaya politik yang tinggi tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
Saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Samarinda, Kalimantan Timur, 17 Maret 2019, ia menegaskan seharusnya tokoh-tokoh Parpol dan wakil rakyat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. "Saya prihatin bila ada wakil rakyat, kepala daerah, dan Ketua Parpol kena OTT", ujarnya. "Saya berharap tak ada lagi kejadian OTT", ucapnya. Pria asal Kalimantan itu menegaskan agar politikus dan pejabat menghentikan praktek-praktek korupsi. "Berhenti korupsi merupakan salah satu cara menyelamatkan bangsa", tegasnya.
Berpolitik dengan biaya murah menurut Mahyudin bisa dilakukan. Cara itu bisa ditempuh dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional tertutup. Cara ini pemilih mencoblos Parpol sehingga caleg yang ada tidak berkompetisi habis-habisan. Diakui konsekuensi dari model ini adalah Parpol yang menanggung biaya kampanye. "Nah ini menjadi problem baru", ucapnya.
Untuk menghindari politik berbiaya tinggi, Mahyudin menyarankan negara seharusnya mengeluarkan biaya pembinaan kepada Parpol. "Termasuk membiayai saksi-saksi saat Pemilu", tutur alumni Universitas Lambung Mangkurat itu. Bila negara ikut membiayai kampanye maka akan melahirkan politik biaya murah.
Mahyudin mencontohkan di Australia ada dana pembinaan bagi Parpol di mana satu suara dihargai 2 Dollar Australian. "Di Indonesia baru Rp150", ungkapnya. Bila ada Parpol mendapat 1.000.000 suara, ia baru mendapat Rp150 juta. "Uang sebanyak ini tak cukup untuk membiayai operasional Parpol", paparnya.
Diakui di lapangan juga ada faktor nyata yang membuat biaya politik menjadi mahal. Pendidikan masyarakat mayoritas belum tinggi, masih banyak lulusan SD. Mahyudin mengatakan akan lain demokrasi di Indonesia bila pendidikan masyarakat mayoritas sarjana.
Selain tingkat pendidikan yang belum menggembirakan, faktor lain yakni ekonomi yang belum mapan juga membuat biaya politik menjadi mahal. "Ketika masyarakat miskin maka Pemilu menjadi tak efektif", paparnya. Kondisi yang demikian akan melahirkan money politic. "Money politic akan melahirkan pemimpin yang tak berintegritas", ujarnya.
