Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo. (Foto: Dok. Telusur)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai berpotensi mengganggu sektor pariwisata hingga menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
Yoyok mengatakan, persoalan pasokan BBM tidak bisa dipandang sebatas kesulitan masyarakat mengisi bahan bakar. Gangguan tersebut juga dapat berdampak pada operasional transportasi wisata, pemenuhan kebutuhan hotel dan restoran, serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ketika pengemudi wisata terlambat menjemput tamu karena harus mengantre BBM, perjalanan wisata terganggu, dan distribusi kebutuhan hotel maupun restoran terhambat, persoalannya sudah melampaui antrean di SPBU. Ini menyangkut kualitas pelayanan pariwisata dan penghidupan masyarakat,” kata Yoyok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10).
Gangguan distribusi BBM di Bali dilaporkan terjadi sejak 11–12 Oktober 2026 dan mencapai puncaknya pada 13–14 Oktober. Antrean panjang dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan, antara lain Denpasar, Badung, Gianyar, Kuta, dan Seminyak.
Yoyok mengapresiasi langkah darurat Pertamina yang menambah pasokan BBM, mengoperasikan terminal selama 24 jam, serta meningkatkan jumlah armada mobil tangki. Namun, menurut dia, langkah tersebut belum cukup tanpa evaluasi terhadap akar persoalan distribusi.
Pertamina sebelumnya menjelaskan gangguan dipicu kendala teknis kapal tanker dan keterlambatan bongkar muat. Situasi diperberat oleh kenaikan konsumsi BBM serta hambatan lalu lintas dalam penyaluran dari terminal menuju SPBU.
Bagi Yoyok, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kesiapan sistem distribusi dalam menghadapi gangguan operasional.
“Gangguan teknis pada kapal bisa terjadi. Tetapi Pertamina perlu menjelaskan mengapa keterlambatan pada satu tahapan distribusi dapat berdampak luas terhadap pelayanan di berbagai wilayah Bali. Apakah cadangan operasional memadai, apakah skenario keterlambatan kapal sudah diperhitungkan, dan apakah armada distribusi mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan? Semua itu harus dijawab dengan data,” ujarnya.
Ia meminta Pertamina membuka data realisasi penyaluran BBM harian, kondisi pelayanan SPBU, kesiapan armada distribusi, hingga target pemulihan pasokan. Dengan demikian, efektivitas penanganan dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan ke depan.
Yoyok juga menyoroti peran Kementerian ESDM dalam memastikan kebijakan penyediaan dan distribusi energi berjalan efektif. Menurut dia, klaim kecukupan stok nasional tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila pasokan belum sampai kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
“Ketersediaan stok nasional dan keandalan distribusi adalah dua hal yang berbeda. Stok yang tersedia tidak otomatis menjamin BBM sampai kepada masyarakat tepat waktu. Karena itu, ESDM harus menjelaskan bagaimana risiko distribusi diantisipasi dan bagaimana pengawasan terhadap sistem penyediaan energi dijalankan,” tegasnya.
Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Pertamina, ESDM, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembenahan, kata dia, harus menyasar keandalan operasional sekaligus pengawasan terhadap penyaluran BBM.
Di sisi lain, Yoyok meminta pemerintah turut menghitung dampak gangguan tersebut terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana antrean BBM memicu keterlambatan perjalanan wisata, perubahan jadwal tur, hambatan distribusi barang, hingga kenaikan biaya operasional pelaku usaha.
Ia mendorong Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan pemerintah daerah berkoordinasi mengidentifikasi layanan wisata yang terdampak serta menyiapkan langkah pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Jangan sampai pemerintah hanya menyatakan stok aman, sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam dan pelaku wisata kehilangan waktu produktif. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis data, evaluasi yang terbuka, dan langkah korektif yang jelas agar gangguan serupa tidak kembali berdampak luas,” katanya.
Yoyok menegaskan, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari bertambahnya pasokan BBM. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan di SPBU kembali normal, kegiatan ekonomi masyarakat pulih, dan sistem distribusi memiliki mekanisme antisipasi yang memadai.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia. Pertamina harus membenahi keandalan distribusi, ESDM harus memastikan pengawasan berjalan efektif, dan instansi yang menangani pariwisata harus memperkuat kesiapan destinasi. Jangan biarkan masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha terus menanggung dampak dari persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi,” pungkasnya.
Kamis, 15/10/2026 15:15 WIB
Kamis, 15/10/2026 14:36 WIB
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
