Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendesak PT Pertamina (Persero) membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.
Evaluasi juga perlu menyasar kinerja manajemen agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Rivqy menegaskan, peringatan DPR terkait persoalan distribusi BBM semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Pertamina, bukan sekadar didengar tanpa tindak lanjut nyata.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal ini. Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan,” kata Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/10).
Menurut dia, antrean BBM yang membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam berpotensi menghambat aktivitas warga dan mobilitas wisatawan. Situasi tersebut juga dapat berdampak terhadap citra pariwisata Indonesia, mengingat Bali merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Rivqy memastikan Komisi VI DPR akan mengevaluasi kinerja manajemen Pertamina, termasuk efektivitas langkah alternatif yang diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi BBM di Pulau Dewata.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipasi agar gangguan pasokan tidak merembet ke wilayah lain. Pertamina diminta memastikan penanganan yang dilakukan mampu menyelesaikan persoalan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan perusahaan telah menerapkan operasional SPBU selama 24 jam untuk mengurai antrean dan menjaga ketersediaan BBM.
Kebijakan tersebut diberlakukan di Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Untuk Denpasar dan Badung mulai Selasa (13/10), dan tentunya dalam satu hingga dua hari ke depan juga untuk Tabanan dan Gianyar,” kata Simon di Denpasar, Bali, Selasa (13/10).
Pertamina diharapkan dapat memastikan kebijakan operasional tersebut berjalan efektif sehingga masyarakat kembali memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean panjang.
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
Rabu, 14/10/2026 17:05 WIB
