Gerindra Sebut Rapor Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi Celios Tak Objektif

Samrut Lellolsima | Selasa, 13/10/2026 16:21 WIB

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Jubir Partai Gerindra, Sugiat Santoso. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Partai Gerindra mengkritik laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Gerindra menilai laporan tersebut tidak objektif karena dianggap membesar-besarkan dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang.

“Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara,” kata Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10).

Sugiat menyoroti hasil survei Celios yang menyebut 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Menurut dia, angka tersebut terlalu berlebihan dan tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak menjalankan pemerintahan semata-mata untuk memenuhi ekspektasi para pengamat, melainkan mendorong perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Sugiat juga menepis penilaian yang menyebut kebebasan sipil mengalami pembatasan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai ruang demokrasi tetap terbuka, salah satunya terlihat dari masih adanya kritik terhadap pemerintah melalui berbagai saluran, termasuk laporan yang diterbitkan Celios.

Menurut dia, penegakan hukum harus berjalan adil dan tidak membedakan pihak yang melakukan pelanggaran. Ia juga menilai kritik terhadap gaya komunikasi Prabowo perlu mempertimbangkan karakter kepemimpinan Presiden yang, menurutnya, mengedepankan ketegasan dan kepentingan negara.

Terkait perombakan kabinet, Sugiat menyebut evaluasi dan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan target pembangunan dapat tercapai.

“Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,” ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu turut mempertanyakan indikator yang digunakan Celios dalam menyusun penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Ia menilai hasil evaluasi tersebut lebih mencerminkan pandangan kelompok tertentu daripada ukuran objektif terhadap capaian pemerintah.

“Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,” kata Sugiat.

Ia mengatakan pemerintah tetap berfokus pada sejumlah indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sugiat menyayangkan apabila proses penyesuaian kebijakan ekonomi pemerintah digambarkan seolah-olah menimbulkan tekanan bagi seluruh masyarakat. Menurut dia, penilaian terhadap kinerja pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi secara menyeluruh.

Sebelumnya, Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang turut mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam peluncuran laporan pada Minggu (11/10), Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah.

Bhima menyebut sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan responden, di antaranya kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan mendapatkan pekerjaan, serta persoalan penegakan hukum.

Temuan tersebut merupakan hasil survei persepsi responden dalam penelitian Celios. Sementara itu, Gerindra mempersoalkan kesimpulan dan metode penilaian yang digunakan dalam laporan tersebut.