Danantara Jadikan Ketahanan Energi sebagai Pilar Strategis untuk Tekan Impo

Eko Budhiarto | Selasa, 13/10/2026 17:08 WIB

Managing Director, Development Investment DDMF, Rachmat Kaimuddin, dalam acara peluncuran Indonesia Energy Strategy (IES) 2027 di Jakarta. (Foto: Antara)

Jakarta, Jurnas.com - Danantara Development Management Fund (DDMF) menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu pilar strategis utamanya guna memperkuat kedaulatan nasional dan menekan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Saat ini, energi menjadi topik yang sangat penting bagi kami," ujar Managing Director, Development Investment DDMF, Rachmat Kaimuddin, dalam acara peluncuran Indonesia Energy Strategy (IES) 2027 di Jakarta, Selasa.

Rachmat menjelaskan bahwa terdapat dua langkah utama untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi asing. Pertama, meningkatkan produksi energi secara mandiri di dalam negeri. Kedua, mengoptimalkan tata kelola dan pola penggunaan energi domestik.

Sebagai langkah konkret dalam substitusi impor, DDMF mendorong masyarakat untuk mengalihkan pola konsumsi energi sehari-hari dari sumber energi fosil—seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG—ke arah penggunaan energi listrik.

"Daripada mengimpor fosil, kita bisa menggunakan kelistrikan di dalam negeri. Kita harus mengubah cara kita bertransportasi dan cara kita memasak. Itu untuk mewujudkan pilar kedaulatan (energi) atau substitusi impor," jelas Rachmat. Ia mencatat bahwa saat ini Indonesia masih harus mengimpor sekitar 20 persen dari total kebutuhan energinya, yang didominasi oleh BBM dan LPG.

Dukungan Kebijakan Pemerintah Lewat RAPBN 2027

Langkah transformasi energi ini sejalan dengan program pemerintah. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyiapkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik rumah tangga dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar khusus untuk program konversi kompor listrik guna menekan impor LPG. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik yang pengelolaannya akan berada di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.