Terima Surat Koalisi Sipil, Fraksi PKB Kaji Usulan Hak Angket Ijazah Gibran

Samrut Lellolsima | Selasa, 13/10/2026 17:12 WIB

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk ditindaklanjuti DPR menyusul persoalan yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Fraksi PKB yang juga anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari koalisi sipil tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Khozin menegaskan, surat itu akan dipelajari terlebih dahulu sebelum Fraksi PKB menentukan langkah selanjutnya.

“Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya,” kata Khozin.

Dia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut belum dapat dilakukan karena DPR sedang memasuki masa reses. Pada periode ini, anggota dewan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyosialisasikan program, serta melakukan pendampingan kepada konstituen.

Masa reses DPR dijadwalkan berlangsung hingga 9 November 2026. Khozin mengatakan Fraksi PKB belum dapat memastikan keputusan terkait usulan hak angket sebelum mempelajari materi yang disampaikan AKSI.

“Belum tahu kita kan. Belum diserahkan. Jadi suratnya kita terima dulu, baru kita baca, kita kaji, ya nanti akan ada tindak lanjut pastinya,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menjelaskan surat tersebut berisi permintaan agar Fraksi PKB mengambil inisiatif untuk mengajukan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

“Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket,” ujar Ray.

Menurut Ray, hak angket dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk memfasilitasi penjelasan secara terbuka mengenai ijazah Gibran yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.

Dia menyoroti adanya perbedaan antara pertimbangan dalam putusan MK dan pernyataan pihak Gibran mengenai keberadaan ijazah tersebut.

“Kan ini artinya kan menimbulkan persoalan baru. Di MK sudah diuji tidak ditemukan, di luar MK mereka gembar-gembor ada ijazahnya,” tuturnya.

Ray menilai DPR dapat menyediakan forum resmi bagi keluarga Gibran untuk memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan ijazah yang dipersoalkan. Dengan demikian, menurut dia, persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan.

“Nah, oleh karena itu kita dorong DPR memfasilitasi keluarga Gibran untuk menjelaskan bahwa ijazah itu ada,” jelasnya.

Dia berharap usulan hak angket tersebut dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik yang terus bergulir di tengah masyarakat. Ray juga menegaskan, apabila ijazah tersebut memang dimiliki Gibran, dokumen itu diharapkan dapat diperlihatkan dalam forum yang dibentuk DPR.

“Nah, terakhir tentu saja kalau betul saudara Gibran itu memiliki ijazah, diperlihatkan nanti di angket. Itu artinya kita menyelesaikan, bangsa sudah tiga tahun kita kesedot hanya untuk persoalan keluarga ini. Untuk mengetahui keabsahan mereka,” kata Ray.