Legislator PKS: Digitalisasi Harus Diimbangi Keamanan Siber yang Kuat

Samrut Lellolsima | Selasa, 13/10/2026 16:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan pentingnya memperkuat keamanan dan ketahanan siber nasional menyusul serangkaian serangan siber yang menyasar perusahaan dan penyedia layanan digital di Jepang.

Menurut Sukamta, Indonesia perlu menyiapkan sistem pertahanan siber yang tidak hanya mampu menangkal serangan, tetapi juga membatasi dampak gangguan dan mempercepat pemulihan layanan.

“Kalau ada sistem yang berhasil diserang, dampaknya harus bisa dibatasi dan pelayanannya segera dipulihkan. Jangan sampai satu serangan melumpuhkan banyak layanan sekaligus,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10).

Politikus PKS itu menilai, ketergantungan berbagai sektor terhadap infrastruktur digital yang sama dapat memperbesar risiko ketika terjadi serangan. Gangguan pada satu penyedia layanan berpotensi merembet ke banyak perusahaan, lembaga, hingga masyarakat sebagai pengguna.

Karena itu, Sukamta mendorong peningkatan perlindungan terhadap infrastruktur digital strategis, termasuk memperkuat kemampuan mendeteksi dan menangani serangan siber.

Ketersediaan sistem cadangan serta mekanisme pemulihan layanan juga perlu dipastikan agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak terganggu dalam waktu lama.

Selain kesiapan teknologi, ia menekankan pentingnya memperbanyak tenaga ahli keamanan siber serta menggelar latihan untuk mengantisipasi serangan berskala besar.

“Kita punya banyak sektor penting yang sekarang sangat bergantung pada sistem digital, mulai dari telekomunikasi, energi, perbankan, transportasi, kesehatan, sampai pelayanan pemerintahan. Semua harus punya kesiapan yang baik,” ujarnya.

Sukamta menilai, pengalaman Jepang menghadapi serangan siber menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis membuat sebuah negara aman dari ancaman digital. Semakin luas pemanfaatan teknologi, semakin besar pula risiko yang harus diantisipasi.

Ia mengingatkan, dampak serangan siber kini tidak lagi terbatas pada pencurian data atau gangguan perangkat komputer. Serangan yang menyasar sistem penting dapat menghambat kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.

“Serangan siber sekarang bukan hanya soal pencurian data atau gangguan komputer. Dampaknya bisa merembet ke kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, bahkan pelayanan publik. Kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi ancaman seperti ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan bahwa ketahanan siber nasional tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi antara lembaga keamanan siber, operator infrastruktur digital, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman.

Menurutnya, percepatan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengabaikan risiko yang menyertainya.

“Digitalisasi harus terus kita dorong karena manfaatnya besar bagi kemajuan bangsa, tetapi semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi digital, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaganya. Infrastruktur digital Indonesia harus aman, kuat menghadapi serangan, dan cepat pulih ketika terjadi gangguan,” pungkasnya.