Pasukan keamanan Suriah sedang berjaga (Foto: Reuters)
Jakarta, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) telah menghapus Suriah dari daftar negara yang dilarang membeli atau mengimpor senjata AS seiring langkah Washington yang terus memperkuat hubungan diplomatik dengan pemerintah di Damaskus.
Departemen Luar Negeri AS pada Rabu menyatakan pihaknya tengah mengubah Peraturan Lalu Lintas Senjata Internasional (ITAR) guna menghapus Suriah dari daftar tersebut. Langkah ini sekaligus mengizinkan penjualan senjata AS berdasarkan pertimbangan kasus per kasus.
"Pada 19 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri menyetujui kebijakan perdagangan pertahanan baru untuk Suriah yang akan memungkinkan peninjauan transfer barang dan layanan pertahanan ke Suriah berdasarkan lisensi kasus per kasus," bunyi catatan yang diunggah di Federal Register pada Rabu.
Catatan tersebut juga menegaskan, "Menteri mengarahkan Departemen untuk mengodifikasi perubahan ini dengan menerbitkan amendemen ITAR yang menghapus Suriah dari daftar negara di mana AS memiliki kebijakan untuk menolak lisensi dan persetujuan ekspor maupun impor barang serta layanan pertahanan yang ditujukan untuk atau berasal dari negara-negara tersebut."
Perubahan ini merupakan langkah terbaru pemerintahan Trump dalam melonggarkan pembatasan yang sebelumnya diberlakukan terhadap Suriah selama puluhan tahun kekuasaan keluarga al-Assad. Rezim tersebut berakhir dengan digulingkannya mantan Presiden Bashar al-Assad oleh kelompok pemberontak pada Desember 2024.
Presiden Suriah saat ini, Ahmed al-Sharaa, menaruh fokus kuat untuk memperbaiki hubungan dengan AS dan mendapatkan keringanan dari sanksi ekonomi. Ia menyebut sanksi tersebut menghambat jalur pemulihan negara pascaperang saudara yang menghancurkan selama bertahun-tahun. Al-Sharaa sendiri merupakan mantan pejuang yang sebelumnya berafiliasi dengan kelompok bersenjata Front al-Nusra di Suriah.
Pemerintahan Trump, yang menyuarakan optimisme terkait hubungannya dengan pemerintah baru Suriah, secara bertahap telah melonggarkan sejumlah pembatasan.
Trump melonggarkan beberapa sanksi ekonomi pada tahun lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Agustus lalu juga telah mengumumkan bahwa AS mencabut status Suriah sebagai "negara sponsor terorisme".
Pada bulan Februari, AS turut mengumumkan rencananya untuk kembali membuka kedutaan besarnya di Damaskus yang telah ditutup sejak tahun 2012.
Sumber: Aljazeera
Sabtu, 26/09/2026 17:05 WIB
