Demo di Kantor WALHI, Massa Desak Transparansi Dana Asing

Samrut Lellolsima | Senin, 28/09/2026 15:23 WIB

Ratusan orang yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (28/9). (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ratusan orang yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Massa meminta WALHI membuka informasi mengenai sumber pendanaan organisasi, khususnya terkait dugaan adanya dukungan dana dari pihak asing. Mereka menilai transparansi diperlukan untuk memastikan aktivitas organisasi tidak dipengaruhi kepentingan pihak luar.

Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah poster dan spanduk dengan berbagai tuntutan. Beberapa di antaranya bertuliskan “WALHI Antek Asing”, “Bubarkan WALHI”, “WALHI Ancaman NKRI”, hingga “Usut Dana Asing WALHI”.

Koordinator Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, Afruddin, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi secara terbuka kepada WALHI mengenai sumber dan penggunaan dana yang diterima organisasi.

“Kami datang untuk mempertanyakan teman-teman WALHI. Patut diduga ada persoalan yang perlu diklarifikasi. Kalau memang menerima dana asing, kami meminta agar semuanya dikembalikan dan dijelaskan secara terbuka,” kata Afruddin di sela aksi.

Selain soal pendanaan, Afruddin menyoroti sikap WALHI terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantura. Ia menilai keberadaan proyek tersebut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan menurutnya telah memperhatikan aspek lingkungan.

“Padahal PSN di Pantura menyerap tenaga kerja dan sudah berstandar lingkungan. Tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.

Menurut Afruddin, organisasi yang menjalankan kegiatan advokasi publik perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai sumber pembiayaan kegiatannya.

Ia mengatakan tuntutan tersebut disampaikan untuk memperoleh kejelasan, bukan untuk menciptakan keributan.

“Kami datang baik-baik untuk melakukan konfirmasi. Kami ini bukan orang asing. Jangan sampai dana asing justru menjadi alat yang memecah belah bangsa Indonesia,” tegasnya.

Afruddin juga meminta agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas asal-usul pendanaan yang menopang kegiatan WALHI. Menurut dia, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan tidak ada kepentingan tertentu yang dibawa melalui aktivitas organisasi.

“Kami ingin ada transparansi dana untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan asing yang justru mengganggu persatuan bangsa dan pembangunan nasional,” katanya.

Namun, aksi tersebut tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pihak WALHI. Massa yang datang ke lokasi disebut tidak ditemui perwakilan organisasi sehingga berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan belum memperoleh klarifikasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari WALHI terkait tudingan penerimaan dana asing maupun tuntutan yang disampaikan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing.

Aksi tersebut pada akhirnya menempatkan isu transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu tuntutan utama demonstran, terutama bagi lembaga yang aktif melakukan advokasi dan menyuarakan isu kepentingan publik.