Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Edi Purwanto. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berada dalam satu payung kelembagaan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana.
Usulan tersebut disampaikan Edi dalam diskusi bertajuk “Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Edi menyampaikan gagasan itu merespons wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pengintegrasian BMKG dan Badan Geologi. Menurutnya, jika tujuan integrasi adalah memperkuat koordinasi kebencanaan, maka BNPB juga perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam satu kelembagaan.
“Sekarang Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara Geologi dan BMKG. Saya malah berpikir lain, kenapa tidak BNPB, BMKG, dan Badan Geologi jadi satu payung saja?” kata Edi.
Politikus PDIP ini menekankan, penyatuan ketiga lembaga tersebut berpotensi membuat koordinasi penanganan bencana menjadi lebih sederhana dan jelas. Terlebih, ketiganya memiliki peran yang saling berkaitan mulai dari pemantauan kondisi alam, mitigasi hingga penanganan bencana.
Edi membuka opsi pembentukan satu badan baru maupun kementerian khusus yang menaungi fungsi-fungsi tersebut.
“Apalagi kalau kita lihat program prioritas Pak Presiden, poin keenam, itu kan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Ini perlu didiskusikan,” ujarnya.
Meski demikian, Edi tetap mendukung gagasan Presiden Prabowo untuk mengintegrasikan BMKG dan Badan Geologi. Dia menilai wacana tersebut perlu dikaji secara matang agar perubahan kelembagaan benar-benar berdampak pada peningkatan perlindungan masyarakat.
“Jadi bukan sekadar merger lembaga, tetapi bagaimana kemudian koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana bisa semakin baik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyatakan dukungan terhadap wacana pengintegrasian BMKG dan Badan Geologi.
“Kami prinsip mendukung, ya, karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah itu seperti apa. Kami sifatnya kan menerima,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Lasarus, pengintegrasian kedua lembaga tersebut dapat membuat penanganan bencana lebih efektif lantaran koordinasi antarlembaga menjadi lebih mudah.
Kamis, 10/09/2026 21:23 WIB
