Ilustrasi - bendera Amerika Serikat dan Iran (Foto: Anadolu)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Iran menilai tambahan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan Washington. Iran justru menilai kebijakan tersebut semakin menunjukkan dampak langsung terhadap masyarakat biasa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan sanksi sebelumnya telah gagal mencapai tujuan yang ditetapkan AS. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers mingguan pada Senin (24/8), seperti dilaporkan Tasnim.
“Keteguhan Washington pada metode yang gagal tidak menghasilkan apa-apa selain membuktikan kebencian Amerika terhadap rakyat Iran,” kata Baqaei.
Menurutnya, pemerintah AS memahami bahwa dampak langsung dari sanksi akan dirasakan masyarakat Iran. Karena itu, Teheran menilai penerapan sanksi tambahan tidak akan menyelesaikan persoalan antara kedua negara.
Baqaei juga menyoroti upaya AS untuk menekan negara lain agar membatasi hubungan perdagangan dengan Iran. Ia menilai sanksi dan tindakan intimidasi tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas serta penghormatan terhadap kedaulatan nasional.
Baqaei bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai peringatan bagi komunitas internasional terkait apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Washington.
Ia mengklaim kebijakan AS tersebut bahkan telah memicu keberatan dari sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu dekat Washington.
Dalam kesempatan yang sama, Baqaei menanggapi laporan mengenai sejumlah pesawat tanker KC-135 milik AS yang disebut telah meninggalkan Bulgaria.
Ia menilai dukungan Bulgaria terhadap operasi militer AS dan Israel terhadap Iran, jika benar, bertentangan dengan hukum internasional. Namun, Baqaei membedakan antara pemerintah Bulgaria dan masyarakat negara tersebut.
“Kami tidak memiliki masalah dengan rakyat Bulgaria,” ujarnya.
Menurut Baqaei, persoalan muncul ketika sebuah negara menyediakan pangkalan, fasilitas, atau peralatan untuk mendukung tindakan militer yang dianggap Iran sebagai agresi ilegal.
Baqaei juga membantah laporan bahwa Iran telah mendapat undangan untuk bergabung dalam pakta pertahanan Mekkah.
Ia mengatakan Iran belum menerima undangan untuk bergabung. Namun, menurutnya, telah ada sejumlah usulan untuk melakukan pembicaraan dengan negara-negara terkait mengenai keamanan regional.
Kesepakatan Mekkah ditandatangani pada awal Agustus oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan serta mendorong stabilitas kawasan.
Pernyataan terbaru Iran muncul ketika ketegangan antara Teheran dan Washington masih tinggi.
Konflik meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada akhir Februari. Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap sejumlah negara di kawasan yang menjadi lokasi aset militer AS.
Pada 17 Juni, AS dan Iran menandatangani memorandum of understanding (MoU) dan membuka negosiasi menuju kesepakatan final.
Namun, pembicaraan tersebut kemudian terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan dan pasokan energi dunia.
Bulan lalu, kedua pihak juga kembali saling menyerang. AS menyerang sejumlah target di Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang fasilitas dan peralatan militer AS di beberapa negara Arab, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait. (*)
Sumber: Anadolu
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
