Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni (Foto: Kemenhut)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan produk kehutanan Indonesia siap memperkuat pasar Amerika Serikat melalui skema perdagangan yang legal, transparan, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Menhut Raja Juli dalam webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability yang digelar Kementerian Kehutanan bersama KBRI Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia pada Kamis (14/5/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pemasok produk kayu legal dan berkelanjutan di pasar global.
Dalam kesempatan itu, Menhut Raja Juli mengatakan hubungan perdagangan kehutanan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.
“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurutnya, lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke pasar Amerika Serikat telah mengantongi sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian atau SVLK+.
Pemerintah juga mulai mendorong diversifikasi produk kehutanan agar tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu dipterokarpa. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat dimanfaatkan untuk industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo menyebut sektor kehutanan menjadi salah satu penopang penting hubungan ekonomi kedua negara.
Ia menilai permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, legal, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat sehingga membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.
“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” kata Indroyono.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan sistem SVLK+ terus diperkuat mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Menurutnya, SVLK+ kini tidak hanya berbasis legalitas, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional.
"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis," ujar Laksmi.
Penguatan tata kelola kehutanan Indonesia juga dilakukan melalui digitalisasi pengawasan, pemantauan berbasis satelit, hingga sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code untuk memastikan transparansi rantai pasok produk kehutanan.
Ketua Umum APHI Soewarso menyebut Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar strategis bagi produk kayu olahan Indonesia.
Pada 2025, nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.
Menurut Soewarso, perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru sehingga diperlukan dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang untuk menjaga perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon, serta konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam memperkuat tata kelola kehutanan, pengembangan model bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia.
Jum'at, 15/05/2026 17:15 WIB
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
