Mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa (Foto: AFP)
Colombo, Jurnas.com - Mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, menjalani pemeriksaan selama lebih dari dua jam oleh Komisi Penyuapan di Colombo pada Selasa (12/5). Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan penerimaan suap dalam kesepakatan pembelian pesawat Airbus senilai miliaran dolar selama masa kepemimpinannya.
Penyelidikan ini berfokus pada klaim bahwa dana dari kesepakatan raksasa dengan produsen pesawat asal Eropa, Airbus, dialirkan kepada pejabat tinggi Sri Lanka.
Di luar gedung pemeriksaan, ribuan pendukung Rajapaksa berkumpul untuk memberikan pembelaan, sementara pihak Rajapaksa sendiri membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai motif politik.
“Mantan CEO SriLankan Airlines, Kapila Chandrasena, sebelumnya mengaku kepada penyelidik telah memberikan suap hampir setengah juta dolar kepada Rajapaksa,” demikian laporan pejabat setempat, dikutip dari AFP pada Rabu (13/5).
Kasus ini semakin pelik menyusul kematian Kapila Chandrasena (61) pada Jumat lalu. Dia ditemukan tewas di rumah kerabatnya sesaat sebelum dijadwalkan untuk ditangkap kembali.
Penyebab kematiannya hingga kini belum dipastikan. Sementara itu, istri Chandrasena, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, dilaporkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Investigasi gabungan oleh otoritas AS, Inggris, dan Prancis sebelumnya menemukan bahwa Airbus setuju membayar suap sebesar US$16 juta di Sri Lanka untuk memuluskan kesepakatan pembelian 10 pesawat senilai $2,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,7 juta sempat dikirimkan kepada Chandrasena sebelum skandal ini terbongkar.
Dalam berkas pengadilan, Chandrasena awalnya mengaku membayar Rajapaksa sebesar 60 juta rupee atau sekitar US$461.000 saat itu, dalam tiga termin pada 2013, meski belakangan dia mencabut pernyataan tersebut dengan alasan berada di bawah tekanan.
Skandal ini menambah daftar panjang masalah bagi SriLankan Airlines. Maskapai pelat merah yang pernah menjadi kebanggaan negara tersebut kini terlilit utang besar dengan akumulasi kerugian mencapai 596 miliar rupee, sementara upaya privatisasi terus menemui kegagalan.
