Baleg Kebut Penyusunan 11 RUU Prioritas, dari Penyadapan hingga Satu Data

Samrut Lellolsima | Selasa, 12/05/2026 16:49 WIB

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan

Jakarta, Jurnas.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadwalkan pembahasan 11 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas pada Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025–2026. Sejumlah regulasi strategis mulai dari RUU Penyadapan hingga RUU Satu Data Indonesia masuk dalam agenda pembahasan lembaga legislasi tersebut.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan sejumlah RUU itu akan dilakukan secara intensif selama masa sidang yang berlangsung sejak 12 Mei hingga 21 Juli 2026.

“Ini juga RUU Satu Data Indonesia yang tiap hari mesti kita gas, karena memang sangat dibutuhkan sebagai sentral perencanaan pembangunan nasional,” kata Bob di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Adapun 11 RUU yang masuk agenda Baleg DPR RI meliputi RUU Komoditas Strategis, RUU Pemerintahan Aceh, RUU Penyadapan, RUU Kamar Dagang dan Industri, RUU Pertekstilan, serta RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, Baleg juga menjadwalkan pembahasan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, RUU Satu Data Indonesia, RUU Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, dan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig.

Bob menegaskan, pembahasan setiap RUU akan dilakukan secara cermat dan teliti agar pada masa sidang kali ini terdapat regulasi yang dapat diselesaikan hingga tahap akhir.

Menurut dia, progres pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 50 pasal dari total 130 pasal dalam draf rancangan. Sementara itu, pembahasan RUU Pemerintahan Aceh disebut tinggal menyisakan beberapa pasal sebelum rampung.

“RUU Masyarakat Adat juga kemungkinan mulai kita susun, apakah pertengahan atau akhir Mei ini sudah mulai membahas drafnya,” ujarnya.

Di samping 11 RUU tersebut, Baleg DPR RI juga menambahkan agenda pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas. Bob menyebut proses awal pembahasan akan dimulai melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Kita sudah mengambil kesepakatan bersama bahwa agenda masa sidang lima dari 12 Mei sampai 21 Juli telah diagendakan dan disepakati bersama,” kata dia.