Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei kini menjadi pemimpin tertinggi Iran (Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
Teheran, Jurnas.com - Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei menyatakan bahwa dia akan melindungi kemampuan nuklir dan rudal negara sebagai aset nasional. Pernyataan ini muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump untuk memaksakan kesepakatan baru terkait kedua isu tersebut.
Mojtaba memegang kendali kepemimpinan Iran sejak serangan udara pada 28 Februari yang menewaskan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.
"90 juta rakyat Iran yang bangga dan terhormat di dalam maupun di luar negeri menganggap seluruh kapasitas identitas, spiritual, manusia, ilmiah, industri, dan teknologi Iran mulai dari nanoteknologi dan bioteknologi hingga kapabilitas nuklir dan rudal sebagai aset nasional, dan akan melindunginya sebagaimana mereka melindungi perairan, daratan, dan wilayah udara negara ini," kata Khamenei dikutip dari AP pada Kamis (30/4).
Dalam pernyataan yang sama, Khamenei juga melontarkan ancaman keras terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Arab, saat Selat Hormuz masih berada dalam cengkeraman Teheran. Dia menyatakan bahwa satu-satunya tempat bagi orang Amerika di Teluk Arab ialah dasar perairan.
"Dengan bantuan dan kekuatan Tuhan, masa depan cerah kawasan Teluk Arab akan menjadi masa depan tanpa Amerika, masa depan yang melayani kemajuan, kenyamanan, dan kemakmuran rakyatnya," ujar Khamenei.
Dia menambahkan bahwa Iran dan negara-negara tetangga di sepanjang Teluk Arab serta Teluk Oman berbagi nasib yang sama. Menurut dia, pihak asing yang datang dari jarak ribuan kilometer dengan niat serakah dan jahat selamanya tidak akan memiliki tempat.
Sebelumnya, AS mempercepat rencana pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali Selat Hormuz. Berdasarkan kabel diplomatik Departemen Luar Negeri AS yang dilihat oleh Reuters, Washington mengajak negara-negara mitra untuk bergabung dalam koalisi baru bernama Maritime Freedom Construct (MFC).
Koalisi MFC ini dirancang sebagai langkah awal untuk membangun arsitektur keamanan maritim pasca-konflik di Timur Tengah. Kabel tersebut rencananya akan disampaikan secara lisan kepada negara-negara mitra paling lambat 1 Mei mendatang.
Sabtu, 25/04/2026 04:04 WIB
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
