Skin Booster dari Kulit Mayat Tuai Kontroversi di Korsel

Mutiul Alim | Jum'at, 17/04/2026 18:52 WIB

Ilustrasi suntikan untuk skin booster (Foto file: Reuters)

Seoul, Jurnas.com - Tren penggunaan kulit mayat manusia yang didonorkan sebagai bahan dalam industri skin booster di Korea Selatan memicu perdebatan sengit terkait aspek etika dan keamanan.

Munculnya produk skin booster berbasis matriks ekstraseluler (extracellular matrix/ECM) ini menjadi sorotan tajam karena berada dalam zona abu-abu regulasi.

Hingga akhir tahun 2026, diperkirakan akan ada tujuh produk serupa yang beredar di pasar Korea Selatan. Namun, para kritikus menilai pengawasan pemerintah masih sangat longgar karena produk tersebut dikategorikan sebagai transplantasi jaringan.

"Beberapa produk berbasis jaringan manusia menghadapi standar yang relatif longgar, padahal perangkat medis lain harus melalui pengujian bertahun-tahun sebelum disetujui masuk pasar," ujar Kwon Dong-ju, pengacara dari firma hukum Yoon and Yang, dalam forum di Majelis Nasional pada Kamis (16/4) lalu.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat (17/4), produk ini bekerja dengan cara menyuntikkan kolagen yang diambil dari lapisan kulit jenazah (cadaver) donor.

Meski awalnya digunakan untuk pengobatan medis seperti rekonstruksi payudara dan luka bakar, tingginya permintaan pasar estetika membuat penggunaannya meluas ke prosedur kecantikan komersial.

Isu etika menjadi poin utama penolakan. Para ahli khawatir penggunaan jaringan donor untuk keuntungan komersial akan menurunkan minat warga Korea Selatan untuk mendonorkan tubuhnya.

Berdasarkan survei dari Universitas Wanita Sookmyung, sebanyak 60,9 persen masyarakat mendukung pelarangan atau pembatasan ketat terhadap penggunaan jaringan manusia untuk tujuan kosmetik.

Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan Korea Selatan kini sedang meninjau langkah-langkah baru, termasuk pembatasan iklan prosedur estetika yang menggunakan jaringan manusia, sembari tetap menjaga ketersediaan bahan tersebut untuk kepentingan medis yang sah.