BBM Mahal, Nelayan Mozambik Kompak Berhenti Melaut

Mutiul Alim | Minggu, 14/06/2026 20:11 WIB

Nelayan Mozambik terpaksa memarkir perahu akibat krisis BBM (Foto: AFP)

Maputo, Jurnas.com - Puluhan perahu nelayan tradisional dilaporkan tertahan dan bersandar tanpa aktivitas di perairan sekitar ibu kota Mozambik, Maputo. Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat tajam memaksa para pemilik kapal menghentikan operasional melaut akibat tidak adanya biaya produksi.

Krisis ini terjadi setelah pemerintah setempat menaikkan harga BBM pada awal Mei lalu, sebagai dampak langsung dari konflik berskala besar di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasokan energi global.

Banyak nelayan di kawasan pemukiman Pescadores kini tidak lagi memiliki modal yang cukup untuk membeli bahan bakar demi bisa berangkat mencari ikan.

“Dampaknya sangat dramatis bagi kami. Konflik-konflik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang bertikai, melainkan memengaruhi seluruh dunia,” kata Wakil Presiden Dewan Perikanan Komunitas Lokal, Carlos Nguenha, dikutip dari AFP pada Minggu (14/6).

Dia menyatakan bahwa dewan yang dipimpinnya menaungi sekitar 1.800 nelayan dan hampir 290 perahu di kawasan Costa do Sol. Sebagian besar dari mereka merupakan tulang punggung keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif lain untuk bertahan hidup.

Otoritas energi Mozambik pada awal Mei lalu telah menaikkan harga bensin sebesar 12 persen menjadi 83,6 meticais (setara 1,3 dolar AS) per liter, sementara harga diesel meroket hingga hampir 46 persen ke angka rekor 1,8 dolar AS per liter.

Kenaikan drastis yang disertai dengan pasokan yang tidak menentu ini memukul keras perekonomian Mozambik, yang baru saja dinobatkan sebagai negara termiskin kedua di dunia dalam laporan ekonomi Bank Dunia yang diterbitkan pada Maret 2026.

Laporan Bank Dunia tersebut memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Mozambik mencapai 81 persen, di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pekerjaan informal dengan upah rendah.

Situasi krisis energi ini memicu antrean panjang yang masif di berbagai SPBU, bahkan sebagian warga mulai beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.

Kondisi di lapangan semakin dipersulit dengan adanya kebijakan baru pemerintah yang memperketat aturan penggunaan wadah penampung BBM. Pemerintah melarang penggunaan botol plastik bekas dan mewajibkan penggunaan wadah logam atau plastik tebal standar industri demi mencegah risiko kebakaran dan menekan praktik perdagangan bahan bakar ilegal.

Kebijakan ini menuai kritik dari para nelayan karena harga wadah standar tersebut dinilai terlalu mahal, berkisar antara 40 hingga 45 dolar AS per unit.

Dampak domino dari kelangkaan ikan dan mahalnya biaya operasional ini juga mulai memukul sektor hilir. Di pasar-pasar tradisional, banyak lapak pedagang yang kosong, sementara beberapa pedagang yang bertahan terpaksa menaikkan harga jual komoditas tanggapan laut guna menutup modal belanja.

Meskipun saat ini Mozambik tengah mengembangkan proyek gas alam cair raksasa yang dikelola oleh perusahaan energi Prancis, TotalEnergies, di wilayah utara, ruang fiskal negara tersebut dinilai masih sangat terbatas.

Peneliti ekonomi dari lembaga pemikir Center for Public Integrity, Teresa Boene, memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah perlindungan, lonjakan harga BBM ini berisiko besar mendorong kelompok masyarakat yang paling rentan di Mozambik jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang jauh lebih ekstrem.