Iperindo: Pernyataan Prabowo Sinyal Bangkitkan Kemandirian Sektor Maritim

Aliyudin Sofyan | Kamis, 30/07/2026 10:18 WIB

Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com – Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kapal asing. Sekitar 95 persen pengiriman barang ekspor dan impor nasional masih menggunakan kapal berbendera asing.

Pernyataan Presiden Prabowo dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah menyadari pentingnya membangun kemandirian sektor maritim nasional.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah saatnya tidak hanya menjadi penghasil komoditas dan pasar logistik internasional, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam jasa angkutan laut serta industri perkapalan.

“Selama armada nasional belum mampu mengambil porsi yang lebih besar dalam perdagangan internasional, potensi devisa dari jasa angkutan laut akan terus mengalir ke perusahaan- perusahaan asing,” kata Anita melalui keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Anita, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penambahan jumlah kapal, tetapi membangun seluruh ekosistem industri perkapalan nasional, mulai dari galangan kapal, industri komponen, baja, permesinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim.

“Dengan demikian, Indonesia memiliki kemampuan membangun, merawat, dan mengoperasikan armadanya sendiri," ujar Anita.

Menurutnya, industri galangan kapal nasional sesungguhnya memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk mendukung peningkatan armada nasional.

Saat ini, galangan kapal di Indonesia memiliki kemampuan membangun hingga sekitar 1.200 unit kapal baru setiap tahun, dengan dukungan fasilitas reparasi yang mencapai 36.000 dock space.

Kapasitas tersebut menjadi modal besar untuk memenuhi kebutuhan kapal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangunan kapal di luar negeri. Selain itu, industri penunjang perkapalan nasional juga terus berkembang.

Ia menjelaskan, berbagai kebutuhan pembangunan kapal seperti pelat baja, pipa, kabel, cat, mesin diesel, genset, crane, pompa, main switch board, steering gear, winch, hingga berbagai komponen kapal seperti pintu, jendela, railing, tangga, perlengkapan dek, dan furnitur kapal kini telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Momentum tersebut, lanjut Anita, harus diikuti dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada industri nasional. Selama ini, industri galangan kapal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, biaya  operasional yang tinggi akibat berbagai pungutan pajak, minimnya insentif fiskal, hingga persaingan yang tidak seimbang dengan galangan kapal luar negeri yang memperoleh berbagai dukungan dari pemerintah negara masing-masing.

Iperindo mengusulkan, pertama memberikan prioritas pembangunan seluruh kapal milik pemerintah, BUMN, dan proyek-proyek strategis nasional kepada galangan kapal dalam negeri sepanjang kapasitas nasional tersedia.

Kedua, membentuk skema pembiayaan khusus industri perkapalan melalui kredit berbunga rendah, penjaminan pemerintah, maupun pembiayaan jangka panjang, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di galangan dalam negeri agar perusahaan pelayaran lebih terdorong memesan kapal baru di galangan nasional.

Ketiga, memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau pengurangan bea masuk bahan baku, insentif perpajakan dengan pembebasan PPN dan PPH menjadi PPH Final dan kemudahan impor komponen kapal yang belum tersedia di Indonesia.

Selain itu, dibutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah dengan tenor panjang guna mendukung modernisasi galangan dan meningkatkan daya saing.

Keempat, memperkuat implementasi asas cabotage serta meningkatkan porsi armada berbendera Indonesia dalam pengangkutan komoditas strategis dan ekspor-impor secara bertahap.

Kelima, menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan industri perkapalan nasional yang terintegrasi dengan industri baja, permesinan, elektronika kapal, industri komponen, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, serta lembaga riset sehingga tercipta ekosistem industri maritim yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, sesuai Rapat Terbatas di Komplek Istana Negara, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyoroti dominasi kapal berbendera asing dalam kegiatan pengangkutan barang dari dan ke Indonesia.

Kepala Negara meminta disiapkan rencana pengembangan armada nasional agar pengiriman barang ke depan semakin banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia.

"Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden (Prabowo) pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa," ujar Rosan, Senin (27/7/2026).

Efek Berganda

Anita yang juga Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu  mengungkapkan bahwa setiap pembangunan kapal di galangan nasional akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Industri perkapalan merupakan industri padat karya, padat modal, dan padat teknologi yang mampu menggerakkan ratusan industri pendukung sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

"Setiap kapal yang dibangun di galangan nasional bukan sekadar menghasilkan satu unit kapal, tetapi juga menghidupkan industri baja, mesin, kabel, cat, peralatan listrik, elektronika, jasa rekayasa, hingga ribuan tenaga kerja. Karena itu, keberpihakan kepada industri perkapalan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia," tegas Anita.

Iperindo optimistis arahan Presiden Prabowo dapat menjadi titik balik kebangkitan industri perkapalan nasional apabila diikuti dengan kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan berpihak kepada kemampuan industri dalam negeri.

"Kapal asing menguasai 95 persen pengangkutan barang Indonesia bukan karena industri nasional tidak mampu, tetapi karena belum adanya keberpihakan kebijakan yang cukup kuat. Saatnya negara memberi ruang bagi industri perkapalan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tutup Anita.