Kinerja satu Tahun Kabinet Prabowo, Kemdikdasmen Raih Skor Teratas

Mutiul Alim | Sabtu, 18/10/2025 18:18 WIB

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meraih skor teratas dalam evaluasi kinerja Kabinet Merah-Putih (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Lembaga riset independen, IndoStrategi, merilis laporan evaluasi kinerja Kabinet Merah-Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, kinerja pemerintah secara nasional berada pada kategori sedang (3,07), dan capaian positif di bidang pemberantasan korupsi (3,50).

IndoStrategi menilai tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga, penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, mengatakan pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.

Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian.

"Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Ali Noer.

Dalam laporan ini, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

Di sisi lain, terdapat lima kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Mereka adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).