Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan tak ada manfaat besar dari proyek reklamasi untuk industri pariwisata. Proyek reklamasi justru berdampak pada kerusakan ekosistem perairan laut.
Demikian disampaikan Alex mendukung aksi yang dilakukan ratusan warga Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, bersama sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (8/10).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan perlu waktu dan biaya besar untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dari proyek reklamasi.
"Hari ini pariwisata minat khusus masih belum digarap secara serius oleh pemerintah seperti Candi Borobudur, Raja Ampat, Pulau Komodo, Mentawai, dan banyak lagi lainnya," kata Alex dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Pada momen itu, massa mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) pada pihak swasta yang dinilai akan membuat ekosistem Pulau Pari jadi rusak berat.
Pulau Pari sendiri merupakan salah satu `surga` kecil yang jadi destinasi wisata paling populer di Kepulauan Seribu. Seiring terbitnya PKKPRL oleh KKP itu, keasrian pulau terancam hilang lebih cepat akibat proyek reklamasi oleh perusahaan swasta ditambah kombinasi krisis iklim dunia.
Alex memandang pemberian izin PKKPRL itu membuat Pulau Pari dan warganya menanggung beban berlipat. Termasuk, mengancam eksistensi pulau tersebut.
Ketua PDIP Sumatra Barat (Sumbar) itu menyatakan investasi memang diperlukan namun harus mempertahankan keotentikan alam Indonesia yang disebut ulama kharismatik asal tanah Minang, Buya Hamka, bak sekeping surga di bumi.
Oleh karenanya, Alex meminta Menteri KKP beserta jajaran mencermati kembali salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya.
Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat data yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) per Desember 2024, Indonesia memiliki 17.380 pulau. Jumlah ini mencakup pulau-pulau yang sudah memiliki nama dan koordinat geografis.
"Jangan sampai, secarik izin PKKPRL ini, Indonesia yang dikenal sebagai zamrudnya khatulistiwa jadi tinggal pemanis kata, karena ekosistem alamnya telah hancur," tegas Alex.
