Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR berharap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah melalui kementerian perumahan dan pemukiman dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit.
Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pun meresponnya melalui peluncuran Program 3 Juta Rumah.
Program ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Program 3 Juta Rumah adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik program 3 juta rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih saat ini pasar perumahan di Indonesia terus-menerus menunjukkan tren kenaikan harga yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya harga tanah yang terus naik, kenaikan biaya material dan infrastruktur, inflasi dan suku bunga KPR serta tingginya permintaan tetapi pasokan terbatas. Kombinasi beberapa faktor tersebut membuat harga hunian yang layak semakin tidak terjangkau.
“Disampaikan pemerintah bahwa backlog mencapai 9,9 juta unit itu disebelah mana harus jelas, kemudian kualitas tanah dan bangunannya juga harus diperhatikan jangan sampai kondisinya tidak sesuai,” tuturnya dalam agenda dialetika demokrasi dengan tema “Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah Dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Masyarakat”, di Ruang PPIP, Gedung DPR, Kamis (9/10).
Ketepatan sasaran juga tak kalah penting. Ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan BPS perlu dilakukan untuk akurasi data. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional digunakan untuk menentukan kategori penerima bantuan apakah masuk dalam kategori tidak punya rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
“Intinya kami di DPR mendorong agar program perumahan ini berjalan dengan baik, namun saya ingatkan masalah tidak akan selesai ketika masyarakat mendapatkan rumah. Disisi lain masih banyak faktor yang juga harus diperhatikan seperti sanitasi air dan ekosistem hunian yang nyaman,” imbuhnya.
