Terima Pengurus Pusat BAMAG, Jazilul Fawaid: Kita Terbuka Menerima Usulan Penyempurnaan Pembangunan

Eko Budhiarto | Rabu, 09/08/2023 14:30 WIB

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid menemui Pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG LKK). (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 26 Pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG LKK) pada Rabu, 9 Juli 2023, memenuhi ruang kerja Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, di Lt.7, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Kehadiran organisasi yang dipimpin oleh Agus Susanto kepada Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk menyampaikan naskah usulan lampiran RUU RPJPN 2025 -2045. Untuk melahirkan naskah tersebut BAMAG LKK membentuk tim nasional yang berasal dari berbagai daerah dan lintas generasi.

Dengan terbuka Jazilul Fawaid menerima delegasi itu. “Usulan yang diberikan BAMAG LKK untuk ikut memberi masukan dalam RUU RPJPN sangat penting”, ujarnya. Pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu menyebut banyak hal yang diusulkan oleh organisasi yang beralamat di Jakarta Barat itu, salah satunya adalah mendorong Indonesia menjadi mukjizat di dunia.

Sebagai negara yang mempunyai beragam potensi seharusnya Indonesia sudah seperti yang diharapkan oleh BAMAG LKK namun kenyataannya kok belum sejajar dengan negara-negara maju. “Untuk itu BAMAG LKK berharap dalam UU RPJPN ada dorongan untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju”, ujarnya. “Peluang tersebut sangat mungkin sebab ada banyak potensi di negeri ini”, tambahnya.

Usulan tersebut menurut Jazilul Fawaid akan diteruskan kepada Fraksi PKB di DPR. Di DPR menurut Jazilul Fawaid ada mekanisme untuk menyerap usulan dari manapun. Setelah dipelajari selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah. “Fraksi PKB terbuka menerima usulan apalagi yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang sifarnya fundamental”, paparnya.

Usulan yang disusun oleh banyak pendeta tersebut disebut oleh Jazilul Fawaid sebagai penyempurnaan dari landasan-landasan pembangunan yang sudah ada. Disebut, misalnya di Era Reformasi, agar Indonesia cepat maju adalah menyediakan anggaran sebesar 20 persen dalam APBN untuk pendidikan.

Ini dilakukan agar mempercepat kemajuan dan meningkatkan sumber daya manusia yang  setinggi-tingginya. Dirinya meminta untuk mengecek berapa rasio jumlah sarjana di Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara maju. “Sebenarnya kita sudah memiliki universitas, lembaga pendidikan dan pelatihan, yang tersebar namun belum optimal”, ujarnya. “Nah masukan dari BAMAG LKK itu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan yang ada”, tambahnya.

Diungkap oleh mantan aktivis PMII itu bahwa bangsa Indonesia tengah menuju ke arah yang lebih optimal.