Pemerintah Akui Pemadaman Listrik Bergilir Ganggu UMKM-Aktivitas Ekonomi

Agus Mughni | Senin, 22/06/2026 22:55 WIB

Ilustrasi - Pemadaman listrik bergilir ganggu aktivitas warga (Foto: Reuters)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Menteri UMKM Maman mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Menteri Maman.

Pengakuan serupa disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri ESDM Bahlill Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

Ia menuturkan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue," ujar Bahlill Lahadalia.

Selain karena pasokan batu bara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6) bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Ia menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP) menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pihaknya pun segera menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo. (Ant)