Terima Aduan KNARA, DPR Percepat Pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria

Samrut Lellolsima | Senin, 22/06/2026 19:06 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. (Foto: Dok. Disway)

Jakarta, Jurnas.com - DPR RI berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) usai menerima audiensi perwakilan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi seluruh poin aspirasi yang disampaikan untuk kemudian dikoordinasikan dengan alat kelengkapan dewan maupun kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Saan, persoalan yang disampaikan KNARA bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi melalui Pansus Reforma Agraria.

“Karena ini lintas komisi dan institusi, baik lembaga maupun kementerian, maka nanti ini akan ditangani secara khusus oleh tim Pansus. Tim Pansus akan coba menyinkronkan apa yang Ibu/Bapak sampaikan,” kata Saan.

Dia menjelaskan proses sinkronisasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Aspirasi yang diterima dari KNARA, lanjut dia, akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat internal Pansus Reforma Agraria DPR RI pekan depan.

“Mudah-mudahan nanti di rapat pansus pekan depan ini bisa kita diagendakan. Nanti akan disinkronkan agendanya untuk mengundang pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Harian Pansus Reforma Agraria DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengaku prihatin setelah mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan perwakilan KNARA.

Menurut Titiek, sejumlah persoalan yang mencuat dalam audiensi akan dipetakan satu per satu untuk kemudian dibahas bersama lintas komisi dan pemerintah guna mencari solusi yang tepat.

“Kita akan petakan satu-satu, nanti apakah itu menyangkut ke kepolisian, apa nanti ada yang diintimidasi,” kata Titiek.

Dia juga meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani persoalan agraria di lapangan. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah peserta aksi yang mengaku mengalami intimidasi.

Selain itu, Titiek menyoroti persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan yang masih menjadi sumber konflik agraria di berbagai daerah. DPR, kata dia, akan berupaya mencari jalan keluar yang adil dan bijaksana bagi seluruh pihak.

“Kami akan berusaha untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KNARA Wahida Baharuddin Upa mendesak DPR mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini belum terselesaikan.

Ia juga meminta pemerintah memastikan tindak lanjut atas pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat.

Menurut Wahida, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menindak perusahaan yang terbukti bermasalah, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terdampak konflik agraria.

“Saya kira ini bukan soal berani atau tidak berani, tapi ini soal apakah dalam hal ini tentu saja ATR/BPN atau Kehutanan betul-betul bisa bersikap tegas. Kalau dicabut, cabut, dengan tentu saja memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Wahida.

DPR berharap berbagai persoalan yang disampaikan KNARA dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja Pansus Reforma Agraria sehingga upaya penyelesaian konflik agraria berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.