PB PMII Demo di Depan Gedung DPR RI, Ini Deretan Tuntutannya

Muhammad Habib Saifullah | Senin, 22/06/2026 16:45 WIB

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan telanjang dada saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: Habib/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, pada Senin (22/6) sore.

Dengan membawa atribut bendera organisasi dan busana bernuansa biru, massa menuntut adanya evaluasi terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang berjumlah ratusan orang mulai memadati area depan gedung DPR RI sekitar pukul 16.00 WIB.

"Kita akan menggulingkan pemerintahan yang zalim hari ini sahabat-sahabat," teriak orator diatas mobil komando.

Dalam aksi tersebut, PMII mendesak berbagai tuntutan, seperti tegakkan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 secara berdaulat, kembalikan kepercayaan publik, perkuat kemandirian ekonomi nasional, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berdasarkan kompetensi dan otoritas, serta reset Badan Gizi Nasional, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih dan tingkatkan kesejahteraan guru.

Dari tuntutan tersebut, PMII mendesak implementasi Pasal 33 UUD 1945 karena dianggap sebagai kunci penyelesaian persoalan ekonomi nasional.

Menurut mereka, apabila amanat pasal tersebut dijalankan secara konsisten, distribusi kesejahteraan akan lebih merata.

PMII menilai bahwa beberapa langkah pemerintah mulai mengarah ke tujuan tersebut, seperti pengelolaan ekspor yang lebih terpusat dan upaya penertiban penguasaan lahan. Namun, mereka tetap menuntut penjelasan dan ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa ini direncanakan digelar di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Namun pihak PB PMII memutuskan untuk berpindah ke Gedung DPR RI demi menjaga kondusifitas.

Adapun PB PMII membawa lima tuntutan utama dalam aksi kali ini, yakni:

1. Tegakkan amanat Undang-Undang Pasal 33 secara berdaulat

2. Kembalikan kepercayaan publik

3. Perkuat kemandirian ekonomi nasional

4. Reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas

5. Reset BGN, bubarkan KDMP, dan sejahterakan guru