BKSAP DPR: Diplomasi Indonesia Tidak Bisa Eksklusif oleh Pemerintah Pusat

Marlen Sitompul | Senin, 22/06/2026 15:48 WIB

Wakil Ketua BKSAP DPR, Irine Yusiana Roba Putri

Jakarta, Jurnas.com - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, melainkan harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi termasuk pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan diplomasi moderen menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, kepentingan nasional di forum internasional tidak akan terjaga secara paripurna tanpa dukungan pemerintah daerah yang turut memperkuat posisi tawar Indonesia.

"Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan usai pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, eksistensi Indonesia di forum internasional tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam sidang-sidang, tetapi harus mampu turut menentukan arah kebijakan global yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, daerah memiliki peran kunci karena keberhasilan diplomasi pada akhirnya akan kembali berdampak pada kebijakan dan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten.

Senada dengan Irine, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menambahkan bahwa kanal diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran pariwisata Indonesia di forum internasional. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dengan agenda pembangunan ekonomi daerah.

"Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melalui pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP DPR RI berkomitmen menjadikan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan potensi daerah, sehingga setiap kerja sama internasional yang dijalin memberikan manfaat konkret bagi pembangunan di seluruh Indonesia.