Komisi VIII: Kelas Menengah Mengalami Penurunan, Pemerintah Harus Hadir

Marlen Sitompul | Senin, 22/06/2026 15:58 WIB

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Mahdalena

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Magdalena, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh pada arsitektur perlindungan sosial nasional. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi fenomena penyusutan kelas menengah (shrinking middle class) yang kian mengkhawatirkan. Mayoritas kelas menengah Indonesia berada di level bawah (bottom middle) dan rawan menjadi kelompok miskin.

"Kita tidak boleh menutup mata bahwa kantong-kantong kelas menengah kita sedang mengalami penurunan kelas secara struktural. Pemerintah harus hadir memperluas jaring pengaman sosial agar kelompok rentan ini tidak jatuh ke jurang kemiskinan," ujar Mahdalena, Senin (22/6).

Dia menjelaskan data makroekonomi dan riset pasar terbaru menunjukkan bahwa kelompok masyarakat menengah-bawah saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rapuh. Tekanan bertubi-tubi dari ketidakpastian global, pelemahan nilai tukar Rupiah, hingga pengetatan moneter yang mengatrol suku bunga acuan (BI Rate) telah menggerus daya beli dan memaksa masyarakat di akar rumput melakukan fenomena "makan tabungan" demi mencukupi kebutuhan harian.

“Mereka terjebak dalam fenomena missing middle —terlalu kaya untuk mendapatkan bantuan sosial reguler, tetapi terlalu miskin untuk bertahan menghadapi gejolak inflasi tanpa intervensi negara,” ujarnya.

Legislator dari Bima ini meminta agar pemerintah memastikan harga pangan dan energi. Menurutnya di tengah lonjakan minyak mentah global pemerintah harus memanfaatkan potensi pendapatan berlebih (windfall profit) dari komoditas ekspor strategis untuk mempertebal dana kompensasi dan subsidi energi.

“Kami berharap harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak naik sehingga potensi kenaikan harga bahan pokok akibat lonjakan biaya logistik darat dan inflasi transportasi bisa ditekan. Jangan sampai kenaikan harga bahan pokok akan kian memukul pendapatan siap pakai masyarakat,” urainya.

Mahdalena juga mendorong integrasi pelaku ekonomi informal di desa-desa ke dalam ekosistem Koperasi Desa maupun sebagai vendor rantai pasok dalam program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah formalisasi ini dinilai efektif menyuntikkan kepastian pendapatan langsung ke tingkat rumah tangga.

"Pertumbuhan ekonomi yang stabil harus dirasakan di dompet rakyat. Kita perlu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi mesin utama ekonomi kita. Jika kelas menengah bawah dibiarkan terus melemah, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi bisa berkembang menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial dan politik nasional. Kami di DPR akan mengawal ketat agar kebijakan anggaran ke depan benar-benar berorientasi pada perlindungan rakyat kecil," pungkasnya.