Sosialisasi Empat Pilar di UNS Solo, Ketua MPR Ajak Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Eko Budhiarto | Jum'at, 23/06/2023 15:44 WIB

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Foto: Humas MPR)

Solo, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan guna menyukseskan visi Indonesia Emas 2045 yang terangkum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo, maka MPR RI akan memperkuatnya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Mengingat Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud, setelah melalui beberapa periodisasi pemerintahan.

"Lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari menjadi negara dengan pendapatan perkapita setara negara maju, menurunnya angka kemiskinan menuju nol persen dan berkurangnya tingkat ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di pentas global, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission," ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum dan Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Auditorium GPH Haryo Mataram, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/6/23).

Bamsoet menjelaskan, untuk mewujudkan lima visi tersebut, perlu disadari posisi Indonesia saat ini. Tahun ini, pendapatan perkapita Indonesia diproyeksikan mencapai 5.083 dollar AS, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai sekitar 4.784 dollar AS. Angka ini masih sangat timpang dibandingkan Singapura misalnya, yang pendapatan perkapitanya mencapai 72.794 dollar AS.

Mengacu pada standar Bank Dunia, untuk menjadi negara maju, negara harus memiliki pendapatan minimal 11.906 dollar AS. Bappenas menargetkan pada tahun 2045, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai 30.300 dollar AS.

"Kondisi variabel kedua, kemiskinan dan ketimpangan. BPS mencatat per September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa, atau setara 9,57 persen dari total populasi. Jika mampu menekan inflasi, maka tahun ini ditargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan pada kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen. Di sisi lain, angka ketimpangan atau rasio gini per September 2022 tercatat sebesar 0,381 atau berkurang 0,003 poin dari tahun sebelumnya," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, variabel ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di pentas global. Bangsa Indonesia patut bersyukur sukses menjalankan Presidensi G20 tahun lalu dan saat ini Indonesia dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua ASEAN. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia juga tercermin dari pengakuan komunitas global yang memandang Indonesia sebagai salah satu negara tersukses mengatasi pandemi Covid-19, dan sebagai titik terang perekonomian di tengah muramnya wajah perekonomian dunia.

Terkait daya saing sumberdaya manusia, merujuk pada data Bank Dunia, human capital index Indonesia tahun 2022 masih berada di urutan 130 dari 199 negara. Sebagai pembanding, BPS mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91 atau meningkat 0,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ancaman resesi global dan kenaikan inflasi menyebabkan proyeksi IPM akan mengalami penyusutan hingga 0,32 persen.

"Variabel sasaran yang terakhir, yaitu penuruan emisi gas rumah kaca. Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, capaian penurunan emisi Indonesia selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan. Diharapkan, tahun pada tahun 2030 kita mampu menurunkan emisi gas rumah kaca," terang Bamsoet.

Bamsoet juga mengapresiasi kiprah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang telah menjadi Kampus Pelopor Benteng Pancasila. Antara lain dengan menghadirkan enam rumah ibadah di lingkungan kampus UNS, yakni Masjid, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Vihara, Pura, dan Klenteng, Prodi S1 dan S2 PPKN, Mata kuliah PPKN, Mata Kuliah Pancasila, Pusat Studi Pengamalan Pancasila, serta Tim Panja Pancasila.

"Melalui Pusat Studi Pengamalan Pancasila, UNS bisa melakukan kajian mendalam terhadap berbagai hal yang menyangkut implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dam bernegara. Misalnya, apakah sistem pemilihan langsung sudah sesuai dengan semangat Sila ke-4 Pancasila. Maupun mengkaji sejauh mana implementasi pasal 33 ayat 3UUD NRI 1945, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkas Bamsoet.