Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Wakil Ketua MPR: Rakyat Berhak Pilih Wakilnya

Eko Budhiarto | Kamis, 01/06/2023 16:03 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menilai sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Sistem pemilu yang telah diterapkan semenjak Pemilu tahun 2009 ini hendaknya terus diberlakukan demi menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi aktif warga negara, baik dalam memilih maupun untuk dipilih adalah bukti bahwa pemilu memang pesta rakyat. Karena itu, adanya inisiatif mengembalikan kepada sistem pemilu proporsional tertutup merupakan langkah mundur demokrasi.

“Kita mesti melihat pemilu sebagai pesta rakyat. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menandaskan bawa rakyatlah sebagai pemegang mandat untuk memilih Anggota DPR yang mewakilinya. Setiap pemilih punya hak dan preferensi untuk memilih figur Calon Anggota DPR yang paling dipercaya untuk menyuarakan aspirasinya. Saya kira inilah esensi mengapa sistem proporsional tertutup mesti ditolak,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Syarief Hasan menyatakan bahwa Setiap Anggota DPR punya hak dan kewenangan untuk menjalankan fungsi kedewanan. Dalam Pasal 21 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU. Ini artinya, setiap Anggota DPR punya kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan janji-janji politiknya terhadap rakyat yang memilihnya. Jika Anggota DPR tersebut gagal atau abai, maka sudah sewajarnya rakyat tidak memilihnya dalam pemilu berikutnya.

Menurut Syarief, kita perlu cermat untuk menafsirkan sistem pemilu dengan hak dan kewajiban Anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jika kita bersepakat bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka sudah sepantasnya rakyat memilih Anggota DPR yang paling sesuai dengan yang diharapkannya. Penerapan sistem proporsional tertutup justru akan menutup ruang kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya. Kesemarakan dan kualitas demokrasi yang menjadi pertaruhannya.

“Saya menolak penerapan sistem proporsional tertutup. Demokrasi harus diterapkan seutuhnya. Rakyat punya hak absolut untuk menentukan wakilnya. Sistem proporsional terbuka dengan penguatan kapasitas kelembagaan partai politik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling mengisi. Fungsi partai politik adalah memastikan kader-kader terbaiknya mendapatkan tempat di hati rakyat dan memastikan ideologi dan platform partai dijalankan oleh kadernya. Rakyat tetaplah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” tutup Syarief.