Kata Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi Daerah Makin Merata

Redaksi | Rabu, 21/12/2022 20:19 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto istimewa/Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Pertumbuhan ekonomi di daerah sudah mulai merata. Bahkan, beberapa daerah, sumber penerimaan negara mengalami lonjakan dibandingkan tahun 2021. Hal itu, diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12).

"Saya juga melihat growth di daerah sudah mulai merata. Tadi Bapak Presiden juga menekankan untuk yang pertambangan yang memang capital inflow dan langsung growth bisa 20 persen tinggi seperti waktu itu Maluku, Sulawesi," kata Sri Mulyani.

Untuk daerah lain yang bukan wilayah pertambangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan darah yang ikut melonjak tajam hingga 100 persen. "Daerah lain yang tidak punya pertambangan kalau saya lihat pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir itu meningkatnya enggak 10 persen 20 persen. Tapi 100 persen dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dengan hal itu mengartikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Tentu dengan semua infrastruktur yang sudah dibangun makin baik. Maka pemerataan ekonomi juga makin meningkat," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepertiga dialokasikan ke daerah melalui transfer ke daerah (TKD). Sebab, dengan alokasi belanja yang diberikan itu akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Saya lihat sampai bulan November kamarin belanja di Pemerintah Daerah belanja modalnya sudah lebih tinggi dibandingkan belanja barang, itu bagus," katanya.

Sementara pada belanja sosial masih tercatat tipis. Karena, belanja sosial sudah diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. "Belanja sosial tadi di take over oleh Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidi kompensasi dan bansos yang lain. Jadi memang daerah mungkin menggunakan APBN betul-betul untuk memperbaiki situasi," imbuhnya