Jambi, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari penertiban dan evaluasi sasaran agar bantuan negara lebih tepat menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa salah satu dasar evaluasi adalah kondisi sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan mahal. Hal itu diungkapkan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono.
Evaluasi Sasaran dan Kebutuhan Operasional Dapur
Sudaryono menjelaskan, peninjauan ulang juga menyasar sekolah yang sesungguhnya tidak membutuhkan program MBG, namun sempat masuk daftar penerima karena pertimbangan operasional dapur.
Pada tahap awal berjalannya program, salah satu syarat agar sebuah dapur dapat beroperasi ialah telah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat sebagian pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak masuk kategori prioritas demi membuka layanan.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.
Ketepatan Anggaran dan Penindakan Dapur
Sudaryono menegaskan, pembenahan data penerima manfaat dilakukan agar pemanfaatan anggaran negara sejalan dengan tujuan utama MBG. Menurutnya, sekolah dengan kondisi ekonomi lebih mampu tidak sepantasnya diprioritaskan ketika masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi.
Selain sekolah yang dinilai mampu secara ekonomi, Sudaryono mengungkap ada pula pihak sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak memerlukan MBG. Pada sejumlah kasus lain, BGN menjalin komunikasi langsung dengan sekolah untuk mengevaluasi keberlanjutan penyaluran program.
Di samping menertibkan daftar sekolah penerima, BGN turut mengevaluasi dapur-dapur yang diduga memaksakan distribusi MBG ke sekolah tertentu. Sudaryono menyebut pengelola dapur yang melanggar ketentuan telah dikenai sanksi, termasuk penutupan.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.



















