Kepala PKAKN DPR RI Helmizar memberikan sambutan dalm seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon. Foto: Erlangga/nvl
Jakarta, Jurnas.com - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021.
Seminar dan FGD bertujuan memastikan daerah dapat mengumpulkan DTKS yang akurat dan mutakhir untuk mensukseskan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi.
Hal tersebut disampaikan Kepala PKAKN DPR RI Helmizar usai memberikan sambutan dalam pembukaan seminar.
Menurut dia, PKAKN saat ini tengah menyusun kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan DTKS. Penyusunan kajian DTKS ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam berbagai permasalahan yang terjadi pada pengelolaan DTKS di daerah agar diperoleh solusi perbaikan.
“PKAKN tengah melakukan penghitungan untuk dapat mewujudkan DTKS yang akurat dan mutakhir. Sehingga diharapkan dari hasil ini menjadi telaah dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial yang dicanangkan pemerintah dapat tepat sasaran dan tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dengan baik,” ungkap Helmi, sapaan akrabnya.
Mengacu data yang Helmi peroleh khusus Kota dan Kabupaten Cirebon, presentase perbaikan DTKS finalisasi periode Oktober menunjukkan capaian yang positif.
Berdasarkan data tersebut, Helmi akui bahwa PKAKN merasa perlu melakukan seminar dengan para pemangku kepentingan di Cirebon guna memperoleh masukan.
“Saya memberikan apresiasi atas pemutakhiran DTKS di daerah Cirebon ini. Pemutakhiran DTKS di Kota dan Kabupaten Cirebon menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lainnya. Hal ini tak lepas dari keterlibatan sivitas akademika secara langsung dalam pengelolaan DTKS khususnya pada kegiatan verifikasinya,” terangnya.
Seminar tersebut turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah kota dan kabupaten di Cirebon serta para sivitas akademika yang terus berupaya mendorong adanya pelibatan kampus dalam upaya mengolah DTKS tersebut. Agenda tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto secara virtual sebagai keynote speaker acara tersebut, serta dihadiri Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul.
KEYWORD :Warta DPR Setjen DPR PKAKN Cirebon DTKS
