Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah dan TNI/Polri harus menyelidiki alasan utama di balik tidak selesainya aksi kriminal di Papua.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas dalam diskusi Kebangsaan MPR RI di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
“Tetapi kalau terus masih terjadi pergerakan seperti ini, berarti memang ada yang belum tuntas. Selain itu kita juga harus menyelidiki unsur-unsur apa yang membuat pergerakan di Papua ini berjalan terus,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, Pemerintah dan TNI/Polri harusnya memutuskan rantai aliran dana yang mengalir ke Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, aliran dana ke organisasi pemberontak ini membuat aksi kriminal terus berjalan.
“Selain kita memutus mata rantai aktor aktor intelektual di balik pergerakan kelompok KKB, tapi juga kita memutus rantai pergerakan dan apa aliran dana sampai kelompok kelompok KKB untuk bisa belanja senjata dan amunisi,” ucapnya.
Selain menyelidiki masalah utama dan aliran dana, pasokan senjata api dan amunisi juga harus ditelusuri, terkhusus bagi oknum Anggota TNI/Polri yang beberapa kali ketahuan menjual amunisi kepada KKB.
“Di lain itu kita juga harus memutuskan mata rantai suplai senjata dan amunisi yang dilakukan oleh oknum oknum aparat TNI dan polri, yang sudah berulang kali,” jelasnya.
“Itu ditangkap berulang kali masih saja dilakukan juga, jadi saya pikir ini harus kita lakukan juga, dan termasuk kita juga evaluasi ke internal TNI dan Polri, baik itu kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
Menurut Yan Permanes, kesejahteraan aparat keamanan harus menjadi perhatian Pemerintah, agar saat bertugas mereka fokus menjaga keamanan negara dan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran hukum seperti menjual amunisi kepada pihak pemberontak.
“Kita perhatikan dan kita dukung supaya aparat yang bertugas juga nyaman, dan tidak melakukan kegiatan kegiatan ilegal yang akhirnya membuat Pemerintah sendiri sibuk dan susah untuk menangani situasi di Papua,” tutupnya.
KEYWORD :Kinerja MPR Warta DPR Komisi I DPR Papua KKB Yan Permenas Mandenas Gerindra
