Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), General Antonio Guterres (Foto: Presstv)
New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan akan melakukan segala daya untuk menekan Myanmar dan memastikan perebutan secara paksa atau kudeta oleh militer itu gagal.
Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer langsung pada Senin (1/2) ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres dalam percakapan dengan The Washington Post, Rabu (3/2).
"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," sambungnya.
Soal dakwaan terhaap pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, Sekjen PBB mengatakan, wanita yang berusia 75 tahun itu terlalu dekat dan terlalu melindungi militer
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
"Saya berharap demokrasi bisa maju lagi di Myanmar tapi untuk itu semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali," tambahnya.
Kepala PBB juga menyesalkan bahwa Dewan Keamanan tidak dapat menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Inggris.
Menurut draf teks yang diusulkan pada awal minggu untuk dinegosiasikan dan diperoleh AFP, Dewan Keamanan akan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas dan mengutuk kudeta tersebut, dan akan menuntut militer "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah".
Dewan juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut.
Hingga Rabu (3/2) malam, menurut para diplomat, negosiasi terus berlanjut antara 15 anggota Dewan, terutama dengan China dan Rusia, yang pada Selasa memblokir adopsi pernyataan itu.
KEYWORD :Kudeta Myanmar PBB Antonio Guterres Aung San Suu Kyi
