Yerusalem bukan Milik Israel

Jakarta - Amerika Serikat berencana akan memindahkan secara resmi kedutaannya ke Yerussalem, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan, rencana AS ini adalah sikap terkutuk dan tidak menghormati PBB serta Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia. Baginya peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan Kharis mengutuk keras langkah itu.

Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukanlah milik Israel apalagi AS, sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB  dan hentikan langkah anda Trump !!!" tegas Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (11/5/2018).

Desember lalu, pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB, mendapati 128 termasuk Indonesia, menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Langkah sepihak Presiden Trump dengan mendeklarasikan Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika.

"Ketika AS  benar-benar akan meresmikan Kedubesnya di Yerussalem pada 14 Mei besok, ini langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika  sendiri menggagasnya, perlawanan akan  semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Dia juga mengatakan, "Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," tegas Kharis.

Yerusalem atau Al-Quds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu di depan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa. Indonesia akan menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri karena senafas dengan konstitusi.

"Sejengkal pun kami takkan pernah mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadikan Al-Quds atau Yerusalem sebagai ibu kotanya, selama nafas masih dikandung badan selama itu pula NKRI akan memperjuangkan Kemerdekaan Palestina," tutup Kharis.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi I DPR

Tinggalkan Dunia Modeling, Bella Hadid Ungkap tak Perlu Pasang Wajah Palsu

KPU Kaltara Wajibkan Anggota DPRD Terpilih Laporkan LHKPN ke KPK

KPK: Kuasa Hukum Gus Muhdlor Kirim Surat Penundaan Pemeriksaan

Turki Hentikan Semua Transaksi Ekspor dan Impor dengan Israel

Calon Pemilik Everton Jadi Tersangka Penipuan Ponzi

MU Belum Rela Berpisah dengan Greenwood

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor