Sabtu, 23/05/2026 07:06 WIB

DPR Sebut Kebijakan Impor Beras Sengsarakan Petani

Marlen Sitompul | Sabtu, 13/01/2018 11:21 WIB






Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait import beras sebanyak 500.000 ton dinilai justru menyengsarakan petani.

Ilustrasi Impor Beras

Jakarta – Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton dinilai justru menyengsarakan petani. Selain itu, impor beras tersebut bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang membuat kecewa dan menyengsarakan para petani di tanah air.

"Kebijakan import yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo," kata Firman, ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (13/1).

Kata Firman, sesuai informasi yang didapat dan didukung data bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali.

"Pada logikanya kita berpikir bahwa di bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Februari. Lalu untuk apa Mendag repot-repot mengeluarkan izin import?," kata Firman.

Lebih jauh Firman mengingatkan jika di tahun 2018 adalah tahun politik dan semua pihak diminta waspada. Sebab, kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu.

"Kejadian ini sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan impor. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan),” tegas Firman.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan impor beras khusus yang dilakukan Kementerian Perdagangan merupakan cadangan pangan selama enam hari. Menurutnya, stok beras di Bulog hanya ada 900.000 ton sedangkan kebutuhan beras di Tanah Air sebesar 2,5 juta ton per bulan.

"Insya Allah kedepan baik-baik saja, karena Oktober hingga Desember musim tanam, Januari berarti ada panen. Febuari sudah masuk panen puncak mengikuti tahun 2017," kata Amran saat menyambangi Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (12/1).

Amran mengakui, meski bulan depan ada panen puncak namun pihaknya berharap Bulog bisa menyerap produksi beras petani lokal dengan optimal. Amran mengatakan kebijakan pangan di tahun ini akan terdorong dengan baik apabila Bulog bisa menyerap panen beras sesuai target yakni 3,7 ton.

"Kami minta Bulog, karena serapannya sangat rendah dari target kita 3,7 ton, itu kita akan perbaiki bersama ke depan. Tahun depan kalau bisa 90% (serapan) Insya Allah stok kita lebih baik," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah melaporkan langkah impor beras kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Menurutnya, beras impor yang akan masuk di bulan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

"Saya laporkan beras yang diimpor masuk dalam kategori keperluan tingkat lain dengan tingkat kepecahan 5%," kata Enggar usai rapat koordinasi pangan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

KEYWORD :

Impor Beras Petani Menteri Perdagangan Menteri Pertanian




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER