Berita Negara Terbit, Legalitas Pansus Angket KPK Terjawab

Jakarta - Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menuai kontroversi hingga penolakan dari lembaga ad hoc tersebut.

Namun, pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut telah masuk dalam Berita Negara yang diterbitkan Perusahaan Umum Percetakan Negara Indonesia (PNRI). Surat Berita Negara itu sudah diterima Pansus sejak Selasa (4/7).

Anggota Pansus Muhammad Misbakhun mengatakan, dengan diterbitkannya Berita Negara ini semakin mempertegas legalitas dan keabsahan Pansus Hak Angket DPR atas KPK.

"Ini semakin mempertegas bahwa legalitas pansus secara konstitusional terpenuhi," kata Misbakhun, ketika dikonfirmasi, Selasa (4/7).

Misbakhun menambahkan, dengan adanya surat tersebut maka tidak ada lagi yang bisa mempertanyakan keabsahan atau legalitas Pansus seperti yang selama ini dilakukan banyak pihak termasuk KPK.

"Secara kelembagaan ini sudah sah dan tidak bisa lagi dipertanyakan," kata politikus Partai Golkar ini.

Surat Berita Negara bernomor 53 tertanggal 4 Juli 2017. Surat Berita Negara itu terdiri dari delapan halaman dan mencamtumkan keputusan DPR nomor: 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KEYWORD :

Pansus Angket KPK BPK Misbakhun

Mahfud MD Ungkap Dugaan Mark Up Anggaran Woosh

Viral, Warga Tegur Patwal Parkir Sembarangan di Jalur Disabilitas

Momen Tump Ikut Joget Saat Tiba di Malaysia

Dana Transfer Daerah Dipangkas, KDM: Birokrasi Berpuasa, Rakyat Berpesta

Begini Trik Cara Tidur Istri Agar Suami Betah

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual