Aksi unjuk rasa di Prancis (Foto: Anadolu)
Paris, Jurnas.com - Pemerintah Prancis secara resmi mengumumkan pengerahan sekitar 70.000 personel kepolisian di seluruh penjuru negeri, demi mengantisipasi gelombang demonstrasi susulan. Hal ini dilakuan menyusul meletusnya insiden kekerasan perkotaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada pekan sebelumnya.
Aksi unjuk rasa yang diawali oleh protes siswa sekolah menengah atas terkait kondisi pembelajaran kini telah meluas menjadi pergerakan nasional. Gejolak sosial tersebut makin diperparah oleh kemarahan publik atas lonjakan biaya hidup yang kian menghimpit masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengonfirmasi pengerahan puluhan ribu aparat keamanan tersebut dalam konferensi pers resmi di Paris. Dikutip dari AFP pada Sabtu (24/10), Nunez menegaskan, "Seruan untuk melakukan kekerasan dan penjarahan marak beredar di media sosial," guna memperingatkan potensi gangguan ketertiban publik.
Presiden Emmanuel Macron sempat menggelar pertemuan langsung dengan perwakilan pelajar sekolah menengah untuk meredam ketegangan. Namun, para wakil pelajar justru menyerukan kepada para siswa untuk terus melancarkan protes hingga pemerintah mengajukan proposal konkret atas tuntutan mereka.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi aksi kriminalitas yang menunggangi demonstrasi damai masyarakat. Menteri Kehakiman, Gerald Darmanin, mengungkapkan bahwa pihak peradilan telah menjebloskan 217 orang ke dalam penjara atas insiden penjarahan dan perusakan.
Dalam pernyataannya, Macron menyerukan tindakan hukum yang paling keras terhadap para pelaku kejahatan di jalanan. Macron menyatakan tuduhannya bahwa kelompok ultra-kiri berupaya meruntuhkan republik melalui aksi perusakan massal.
Otoritas keamanan juga memberlakukan pembatasan wilayah unjuk rasa di sejumlah kota besar seperti Paris, Lyon, Marseille, dan Orleans. Di Orleans, sekitar 20.000 hingga 30.000 demonstran yang menolak kongres partai National Rally pimpinan Marine Le Pen dilarang memasuki pusat kota.
Pelarangan unjuk rasa di berbagai daerah mendapat sorotan kritis dari lembaga hak asasi manusia internasional. Peneliti senior Europe di Human Rights Watch, Eva Cosse, mengingatkan fungsi aparat bukan untuk merepresi gerakan masyarakat.
"Polisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa protes dapat berlangsung secara damai dan aman serta melindungi publik dari gangguan kekerasan," ujar Eva.
Eskalasi politik ini terjadi menjelang pemilihan presiden Prancis yang akan digelar enam bulan mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan kandidat sayap kanan Marine Le Pen makin unggul di posisi teratas dengan dukungan mencapai 33 hingga 35 persen di putaran pertama.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Polisi Prancis Gelombang Protes Emmanuel Macron Demo Prancis
