Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2026). (Foto: Ist/Kementrans)
Jakarta, Jurnas.com - Pengembangan kawasan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi. Pemberdayaan masyarakat, penyediaan ruang hidup, serta kesiapan tenaga kerja lokal juga menjadi bagian penting agar pembangunan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2026). Dalam kegiatan itu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) memaparkan pendekatan pengembangan kawasan Barelang yang turut melibatkan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan daya saing Batam ditopang tujuh pilar, yaitu kelembagaan yang kuat, regulasi terintegrasi, tata ruang, infrastruktur, sektor industri, kemudahan perizinan, dan talenta yang unggul.
“Jadi ini tujuh pilar daya saing Batam,” ujar Irfan dalam keterangan resmi, Jumat (9/10).
Dalam pengembangan Barelang, BP Batam juga bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Warga mendapatkan lahan 500 meter persegi bersertipikat Hak Milik, rumah tipe 45, serta fasilitas pendukung ruang hidup. Pemberdayaan dilakukan dengan memetakan potensi, minat, dan kemampuan warga.
“Dan yang luar biasanya ruang hidupnya juga disiapkan, termasuk yang kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi. Jadi mereka dipetakan potensi, minat, bakat, kemampuannya. Makanya pengembangannya juga macam-macam,” kata Direktur Irfan.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan juga harus diikuti kesiapan sumber daya manusia. BP Batam telah menyiapkan platform Manajemen Talenta Batam untuk mempertemukan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha serta mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Algooth Putranto, menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, Bakom RI berperan sebagai orkestrator sekaligus jembatan komunikasi pemerintah.
“Bakom dari awal direncanakan sebagai jembatan komunikasi karena realitas publik berbeda dengan realitas kebijakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu penting karena masyarakat pada dasarnya ingin mengetahui manfaat langsung dari setiap kebijakan.
“Ketika ada sebuah kebijakan, pertanyaan masyarakat adalah ‘Apa manfaatnya buat saya?’ Nah, itu yang paling sering ada jeda antara yang kita inginkan dan yang kita harapkan tercapai ke masyarakat,” katanya.
Pengalaman Batam dan perspektif Bakom RI tersebut menjadi pembelajaran bagi Kementerian Transmigrasi dalam membangun kawasan sekaligus memperkuat komunikasi publik. Pembangunan kawasan perlu berjalan bersama pemberdayaan masyarakat, sementara informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat memahami, terlibat, dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
BP Batam Kementerian Transmigrasi Warga Barelang Pengembangan Barelang
