Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mencapai target pemenuhan gizi nasional dengan menjangkau 72,4 juta penerima manfaat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah tersebut terdiri atas anak sekolah mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun.
“Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen),” kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Sudaryono mengatakan, BGN terus melakukan pembenahan tata kelola pelaksanaan Program MBG. Upaya tersebut dilakukan bersama jajaran BGN dengan dukungan Komisi IX DPR RI.
“Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, alokasi untuk penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah mencapai Rp198,9 triliun. Sementara anggaran untuk kelompok sasaran 3B dialokasikan sebesar Rp33,5 triliun.
Adapun target penerima manfaat anak sekolah usia PAUD hingga SMA pada 2027 mencapai 60,5 juta orang. Sedangkan penerima manfaat dari kelompok 3B ditargetkan sebanyak 11,8 juta orang.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, BGN juga memperkuat tata kelola keuangan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengatakan, BGN secara konsisten memberikan pelatihan kepada akuntan di SPPG guna memperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan Program MBG.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena dana yang dikelola dapur MBG berasal dari APBN dan pada akhirnya merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Tujuan dilaksanakan training ini bagaimana laporan keuangan, uang yang Anda kelola di semua dapur adalah uang rakyat. Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas,” tegas Sudaryono.
Dia mengingatkan, kelalaian dalam pertanggungjawaban keuangan Program MBG dapat menimbulkan berbagai implikasi, termasuk potensi kerugian negara.
Terlebih, BGN saat ini mendapatkan alokasi APBN dalam jumlah besar dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Karena itu, Sudaryono menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara kredibel, transparan, dan akuntabel di seluruh SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya mampu mencapai target penerima manfaat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan uang negara.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IX Kepala BGN Sudaryono Badan Gizi Nasional anggaran 2027 program MBG
