Legislator Gerindra Minta Gubernur BI Baru Percepat Transmisi Suku Bunga

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menilai Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru harus memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Kamrussamad, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Gubernur BI, yakni Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga independensi bank sentral.

“Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat yang selama ini berasal dari dalam,” kata Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Ia mengatakan ketiga kandidat memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan moneter. Aida Budiman dan Solikin disebut telah berkarier lebih dari 30 tahun di BI, sedangkan Destry sekitar satu dekade.

Kamrussamad berharap pengalaman tersebut menjadi modal untuk menghadapi tantangan global sekaligus kebutuhan domestik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan serta pengangguran.

“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujarnya.

Dia menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi tiga otoritas, yakni pemerintah melalui kebijakan fiskal, BI melalui kebijakan moneter, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Karena itu, Kamrussamad meminta BI tidak hanya mengukur besaran likuiditas yang disalurkan ke sektor keuangan, tetapi juga melihat dampaknya terhadap sektor riil.

Salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Menurutnya, insentif kepada perbankan harus benar-benar mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk pertanian dan industri.

“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.

Kamrussamad juga meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar likuiditas perbankan lebih banyak mengalir ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha.

Selain itu, ia menyoroti transmisi BI-Rate terhadap suku bunga kredit perbankan. Menurutnya, penurunan suku bunga acuan harus segera diikuti dengan penurunan bunga kredit.

“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Ini yang kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen, kata dia, diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950 ribu lapangan kerja baru.

Kamrussamad juga menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang saat ini sekitar 19,8 persen. Menurutnya, angka tersebut perlu ditingkatkan agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap dan melakukan take off menjadi negara maju.

“Indonesia tidak akan bisa take off jadi negara maju kalau kontribusi industri manufakturnya di bawah 20 persen dari PDB,” ujarnya.

Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 169 kawasan industri dan 25 kawasan ekonomi khusus yang dapat dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal.

“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” pungkas Kamrussamad.

JURNAS VIDEO :

Prabowo Pukul Bedug untuk Buka Muktamar NU ke-35 di Jombang

Warga Terjebak di Balkon Rumah saat Banjir di Perbatasan Nepal-Tibet

Prabowo Intruksikan Penghijauan Kembali Hutan yang Gundul

KPK Tahan Eks Kakanwil Pajak dalam Kasus Gratifikasi

PILIHAN REDAKSI :

Iran Janji Balas `Mata Ganti Mata` Jika AS Nekat Serang Infrastrukturnya

Harga Djed Spence Kemahalan, Inter Milan Mundur dari Negosiasi

900 Personel Dikerahkan Kawal Demo Cipayung Plus hingga Go Graber Indonesia

Kepala BGN Baru Sudaryono Punya Harta Rp31,39 Miliar