Arsip - Presiden Lebanon Joseph Aoun (Foto: Mark Schiefelbein/AP)
Jakarta, Jurnas.com - Perekonomian Lebanon diproyeksikan mengalami penyusutan (kontraksi) sebesar 6,4 persen pada tahun ini lantaran eskalasi konflik mengubah pemulihan singkat pasca-krisis menjadi penurunan drastis, demikian laporan terbaru Bank Dunia.
Laporan Lebanon Economic Monitor edisi Musim Panas 2026 yang bertajuk A Conflict-Torn Economy mencatat bahwa negara tersebut sebenarnya mengawali tahun dengan pijakan yang cukup kuat usai mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 persen pada 2025, yang merupakan rekor PDB riil tertinggi sejak krisis keuangan 2019.
"Tren pemulihan tersebut terhenti secara drastis akibat eskalasi konflik pada Maret 2026, yang memperparah kerusakan fasilitas perumahan dan infrastruktur, memicu pengungsian warga, mengganggu rantai pasokan, serta memukul sektor pariwisata dan permintaan domestik secara berat," tulis laporan yang dirilis pada Jumat (21/8).
"PDB riil diproyeksikan menyusut hingga 6,4 persen pada 2026, yang mencerminkan anjloknya sektor pariwisata, melemahnya konsumsi masyarakat, terganggunya rantai pasokan, meningkatnya instabilitas keamanan, serta pengungsian yang berkepanjangan," tambah laporan tersebut.
Harga barang kebutuhan pokok juga kembali berada dalam tekanan, di mana angka inflasi diperkirakan melaju hingga 17,5 persen. Bank Dunia mengaitkan kenaikan tersebut dengan terhambatnya jalur pasokan, tingginya biaya pengiriman logistik, serta fluktuasi harga bahan bakar minyak.
"Percepatan reformasi, khususnya terkait restrukturisasi sektor perbankan dan pengelolaan fiskal, bakal menjadi kunci krusial untuk memulihkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas, serta menggalang pendanaan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan," tegas Dahlia Khalifa, Direktur Divisi Timur Tengah Bank Dunia saat peluncuran laporan tersebut.
Parlemen Lebanon baru-baru ini mengesahkan amandemen penting terkait undang-undang resolusi perbankan, yang dirancang untuk merestrukturisasi lembaga keuangan bermasalah sekaligus menyusun kerangka kerja guna mengatasi krisis sektor keuangan yang lebih luas.
Dana Moneter Internasional (IMF) menyambut baik kemajuan legislasi tersebut dan menyebu tlangkah itu sebagai "pijakan yang sangat baik yang mencerminkan komitmen Lebanon dalam menyelaraskan perundang-undangannya dengan praktik terbaik di tingkat internasional."
IMF, yang secara intensif menggelar diskusi dengan pejabat Lebanon untuk mengamankan program bantuan dana (bailout) resmi, mengonfirmasi rencananya untuk melanjutkan pertemuan teknis di Beirut bulan depan guna mengevaluasi langkah kebijakan struktural lebih lanjut.
"Stabilitas ekonomi di Lebanon tetap memungkinkan untuk dicapai di tengah kekacauan regional saat ini, namun peluang mewujudkannya dalam jangka pendek turut ditentukan oleh dinamika politik dan keamanan, tidak semata-mata bergantung pada urusan ekonomi saja," ujar mantan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon, Alain Hakim, dalam wawancaranya bersama media Lebanon, Akhbar Al Yawm.
"Tidak ada alasan untuk bersikap pesimis secara berlebihan karena kita memiliki elemen-elemen pendukung yang tersedia di dalam negeri di seluruh lini, termasuk keberadaan lembaga-lembaga konstitusional, ditambah dengan indikator perbaikan aktivitas ekonomi pada periode pra-perang," tambah Hakim.
"Oleh karena itu, ketika perang ini berakhir, aktivitas ekonomi bakal kembali bergairah, terutama yang didorong oleh sektor swasta dan inisiatif perorangan," ujarnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ekonomi Lebanon Penyusutan Ekonomi Konflik Timur Tengah
