Rakor Kemdikbudristek di Jakarta (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Suharti, menekankan urgensi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna menghadirkan layanan birokrasi yang akuntabel.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi `Bersama Menguatkan Ekosistem Digital Pendidikan` yang digelar oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), dan Balai TIK Pendidikan pada 23 Oktober lalu di Jakarta.
"Saat ini transformasi digital berbasis SPBE menjadi bagian paling penting dalam mewujudkan penerapan reformasi birokrasi pemerintah," kata Suharti saat membuka rakor tersebut.
Dia juga mengapresiasi peran Pusdatin dalam pengelolaan capaian evaluasi SPBE, sehingga mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks 3,86.
"Hal ini menunjukan Kemendikbudristek berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, efektif dan akuntabel bagi masyarakat dan bagian dari reformasi birokrasi," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Pusdatin, Hasan Chabibie mengatakan, dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, SPBE berperan sebagai pondasi yang kuat dalam konsep Government as a Platform (GaaP).
"Konsep ini mengacu pada ekosistem digital yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, sambil menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berdasarkan hukum," urai Hasan.
Hasan juga menegaskan komitmen layanan yang akan terus dikembangkan oleh Pusdatin dalam mendorong penguatan ekosistem digital pendidikan di Indonesia.
"Lewat akronim PRIMA (Peduli, Responsibility, Inovasi, Melayani, Akuntabel), Pusdatin akan terus menciptakan inovasi teknologi pembelajaran dengan didukung kolaborasi Bersama BLPT dan Balai TIKP Provinsi se-Indonesia," sambung dia.
KEYWORD :Suharti Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek SPBE
