Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Biro Humas Kementerian Investasi dan BKPM)
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, bahwa ada capres yang didukung IMF agar menolak hilirisasi mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Mulyanto menegaskan, Menteri Bahlil Lahadalia terlalu paranoid kalau curiga bahwa IMF akan menyusup ke calon presiden untuk menghentikan hilirisasi sumber daya alam. Pernyataan itu sangat tendensius apalagi di masa pendaftaran Capres-Cawapres akhir-akhir ini.
"Pernyataan itu hanya membangun kecurigaan di dalam masyarakat kepada para Capres. Kalau gentlemen Pak Bahlil tunjuk hidung saja siapa Capres yang dimaksud dengan membeberkan indikasi atau bukti-bukti yang ada," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (23/10).
Mulyanto menambahkan, konsep dan implementasi program hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Indonesia sudah dijalankan sejak presiden-presiden sebelumnya.
Namun, diakuinya, program hilirisasi yang lebih masif dan dominan yang dijalankan oleh hanya satu negara investor, yakni China hanya ada di era Presiden Jokowi. Sayangnya, investor dan tujuan ekspor produk nikel setengah jadi Indinesia didominasi oleh China.
“Program hilirisasi ini hanya menghasilkan produk setengah jadi dengan kandungan nikel yang rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel. Produk-produk ini memiliki nilai tambah rendah. Namun tetap saja dimanjakan dengan bebas pajak ekspor dan segudang kemudahan fiskal non fiskal lainnya. Akibatnya penerimaan negara minim dan cadangan nikel menjadi ludes. Para ahli menyebut cadangan itu tinggal 7 tahun lagi,” urai Mulyanto.
Seharusnya, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, produk nikel setengah jadi itu dilarang ekspor dan smelter kelas 2 yang hanya menghasilkan produk nikel setengah jadi ditutup.
"Hari ini, karena kasus Blok nikel Mandiodo, sebagian smelter yang kekurangan input mengimpor nikel dari luar negeri. Ini kan lucu. Hilirisasi nikel tapi malah mengimpor nikel dari luar negeri. Jadi ketimbang menebar curiga kepada para Capres, bagusnya Menteri Bahlil bekerja sungguh-sungguh, agar program hilirisasi ini meninggalkan legacy yang baik," tegas Mulyanto.
Untuk diketahui Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curiga IMF akan menyusup ke untuk menghentikan upaya Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi. Kecurigaan itu berdasarkan pada analisis 3 kelompok yang tidak suka dengan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo.
Pertama, pihak-pihak yang doyan mendapatkan cuan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel. Ketiga, negara-negara yang tidak pengin Indonesia maju, seperti IMF.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Hilirisasi nikel IMF
