Pemerintah Diminta Libatkan Media Dalam Sosialisasi Pemerataan Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI dari F-Gerindra, Himmatul Aliyah. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek harus melibatkan media dalam proses sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Bukan tanpa alasan, menurut dia, hal tersebut penting karena media dapat berperan membangun framing positif untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Selain itu, Kemendikbudristek juga harus menyusun Grand Design Pendidikan dalam skala nasional selama 20 tahun kedepan.

"Kemendikbudristek harus menyusun grand design pendidikan selama 20 tahun ke depan. Dan untuk sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia kemendikbudristek harus melibatkan media dan media ini juga punya peran penting untuk framing yang membangun," kata Himmatul.

Politikus Gerindra ini juga melihat masih terdapat komunikasi yang masih tersendat dalam mensosialisasikan pemerataan pendidikan. Tidak hanya daerah yang jauh saja, bahkan daerah yang dekat dengan pusat masih terdapat miss yang perlu diperbaiki.

Himmatul menuturkan bila ia tidak jarang untuk turut menjelaskan kebijakan Kemendikbudristek. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat memperbaiki pola sosialisasi pendidikan di tiap daerah.

“Saya lihat masih ada miscommunication soal kebijakan Kemendikbudristek yang dekat jaraknya apalagi yang jauh, maka sosialisasi dari pemerintah ini perlu diperbaiki dalam sosialisasi pemerataan pendidikan bahkan kami di lapang juga kadang jadi harus bantu menjelaskan kebijakan kemendikbudristek," terangnya.

"Diharapkan peran sosialisasi ini Kemendikbudristek ini harus menjelaskan secara komprehensif dan cepat karena ini dibutuhkan oleh semua masyarakat," sambungnya.

Himmatul juga menekankan bila tugas lain dari Kemendikbudristek adalah menyiapkan konsep standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Pasalnya, setiap kebutuhan demografi wilayah pada pendidikan itu terdapat perbedaan yang beragam kebutuhanya.

"Selain itu diharapkan kemendikbudristek juga perlu menyiapkan konsep standar pendidikan yang sama sesuai dengan kebutuhan wilayah di seluruh indonesia karena emang demografi setiap wilayah Indonesia itu berbeda misal soal kualitas dosen bahkan yang dekat juga masih ada yang belum bisa membuat konsep grand design pendidikan yang menarik," urainya.

Menutup pernyataannya, Legislator Gerindra Dapil DKI Jakarta II tersebut menyatakan hal yang tidak kalah adalah tentang kualitas dosen yang harus lebih menguasai teknologi.

Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan mahasiswa ditambah pada saat ini era teknologi lebih canggih sehingga hal tersebut perlu diantisipasi.

"Selain itu dosen juga harus lebih pintar dari mahasiswanya dalam hal teknologi," tandasnya.

JURNAS VIDEO :

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Balita Hipotermia saat Naik Gunung Ungaran Bersama Orang Tuanya

Tak Sengaja Tarik Gas Motor, Bapak dan Anak Hampir Terlindas Kereta Api

Kader Partai Nasdem Demo di Depan Kantor Tempo

PILIHAN REDAKSI :

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini